Presiden menyetujui penyediaan sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Barat pada 2027.
Anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan dan Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum tersalurkan ke kementerian/lembaga (K/L).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, Sang Kepala Negara menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan anggaran tersebut.
"Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan," kata Tito dalam keterangan pers usai ratas, Senin (9/11).
Ia menjelaskan anggaran tersebut tak diberikan langsung kepada dirinya, melainkan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dana akan digunakan untuk berbagai proyek pemulihan, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga dukungan bagi UMKM.
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga dapat mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan dan memulai proses lelang dini.
Dengan begitu, pekerjaan di lapangan diharapkan bisa berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027.
"Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi," tegasnya.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan selama periode 2026-2028.
Kegiatan tersebut meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, serta pemulihan sektor pertanian dan pertambakan.
Pelaksana utama program terdiri dari 23 kementerian/lembaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Rinciannya, Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Selain itu, terdapat 10 kementerian/lembaga pendukung dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp575,4 miliar untuk periode yang sama. Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan dalam rencana induk tersebut mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Untuk pelaksanaan pada 2026, Tito menyebut dari sekitar Rp39,1 triliun kebutuhan anggaran K/L pusat yang diajukan, sebanyak Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Jumlah tersebut terdiri dari Rp268 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp10,65 triliun, serta tambahan TKD untuk kebutuhan belanja pegawai dan penanganan bencana sekitar Rp1,4 triliun.
Namun, Tito menyoroti realisasi penggunaan tambahan TKD yang masih berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen.
Untuk Sumatra Utara, realisasi tertinggi mencapai 60 persen di Kabupaten Asahan, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih tercatat nol persen.
Sementara di Aceh, Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen tambahan TKD, tetapi Kabupaten Bireuen masih tercatat nol persen. Tito meminta pemerintah daerah memastikan dana tersebut digunakan untuk penanganan bencana, bukan dialihkan ke kebutuhan lain atau dibiarkan menjadi sisa anggaran.
Di sisi lain, Tito mencatat sedikitnya 41 kejadian bencana susulan, terutama banjir dan tanah longsor, terjadi di wilayah terdampak sejak April hingga Oktober.
Bencana tersebut tersebar di 13 kabupaten/kota, termasuk sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Beberapa infrastruktur yang sebelumnya diperbaiki bahkan kembali rusak akibat banjir susulan.
"Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja," tegas Tito.