menyebut sekitar Rp480 triliun anggaran belanja barang dan jasa dalam berpotensi hangus akibat kebocoran dan pengadaan yang tidak efisien.
Angka tersebut berasal dari perhitungan yang ia terima dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa.
Prabowo menjelaskan sepertiga APBN atau sekitar Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, ia mendapat laporan bahwa sekitar 40 persen dinilai hangus.
"Beliau (Kepala LKPP) mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga. Dan beliau hitung dari belanja barang ini 40 persen hangus. Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun. Kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun," ujar Prabowo dalam acara Puncak HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Prabowo menyebut nilai tersebut setara hampir US$30 miliar. Menurutnya, besarnya anggaran yang dinilai terbuang menunjukkan persoalan dalam pengelolaan belanja pemerintah.
"Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan, artinya ini adalah masalah manajemen," ujarnya.
Prabowo mengatakan salah satu penyebab pemborosan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah. Akibatnya, barang yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda.
"Setiap provinsi butuh bus. Setiap provinsi butuh pemadam kebakaran. Tapi masing-masing belanja sendiri. Setiap provinsi, setiap kabupaten butuh komputer. Setiap kabupaten butuh obat di rumah sakit," katanya.
Ia juga mencontohkan pengadaan obat yang dilakukan masing-masing rumah sakit secara sendiri-sendiri sehingga harga pembeliannya dapat berbeda.
Prabowo mengatakan berdasarkan angka-angka yang dipelajari pemerintah, kebocoran kekayaan Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 30 persen. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menyebut program pemerintahannya mengacu pada sejumlah target SDGs, termasuk menghapus kemiskinan (no poverty) dan mengakhiri kelaparan (zero hunger). Menurutnya, target tersebut dapat dicapai apabila pengelolaan anggaran dan sumber daya negara dilakukan lebih baik.
"Dan setelah kita lihat angka-angka bangsa kita, ternyata kita banyak kebocoran. Semua angka, semua ahli ekonomi kalau bicara tentang Indonesia ya kurang lebih kesimpulannya adalah 30 persen kekayaan kita bocor. 30 persen. Artinya 30 persen APBN kita bocor," tegas dia.