Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi Indonesia agar demokrasi tidak dikuasai pemilik modal besar dan perekonomian kembali berlandaskan amanat konstitusi.
"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Prabowo menyoroti tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik sehingga perlu dikoreksi.
Presiden mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu dipertanyakan kesesuaiannya dengan cita-cita para pendiri bangsa.
Oleh karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai politik, untuk berani membenahi sistem politik nasional.
Kepala Negara mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan mendapati adanya kesadaran mengenai perlunya perbaikan.
"Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.
Selain pembenahan politik, Prabowo bertekad memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa mandat kepemimpinannya.
Menurut Prabowo, sistem ekonomi sebelumnya telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Prabowo menegaskan perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bukan hanya memberikan keuntungan kepada kelompok atau pihak tertentu.
Presiden juga mengingatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
Begitu pula bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," kata Presiden menegaskan.
Prabowo mengatakan pemerintah kini berorientasi mengembalikan pelaksanaan perekonomian nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan asas kekeluargaan sebagai landasan pengelolaan ekonomi Indonesia.
"Alhamdulillah, sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas asas kekeluargaan," kata Prabowo.