Presiden menyindir pihak-pihak yang mengajukan izin pengelolaan sumber daya alam () dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia (), tetapi keuntungannya justru dibawa ke luar negeri.
Prabowo menyinggung hal tersebut saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11).
Ia menilai Indonesia selama ini terlalu mudah memberikan berbagai fasilitas kepada pihak-pihak yang ingin mengelola kekayaan alam. Fasilitas tersebut di antaranya berupa hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan (HTI).
Menurut Prabowo, pihak-pihak tersebut bisa mendapatkan izin setelah mengajukan permohonan kepada kepala daerah maupun menteri dengan mengaku sebagai WNI.
"Bangsa Indonesia ini kita terlalu baik. Kita lemah, iya kan? Udah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI. Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, kalau minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta ngaku saya warga negara Indonesia," kata Prabowo.
Namun, ia menyayangkan keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam tersebut justru dibawa ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia.
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujarnya.
Prabowo kemudian mengajak para tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan kalangan intelektual untuk melihat langsung bagaimana kekayaan Indonesia dikelola.
Ia menilai para tokoh tersebut memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga bisa menyaksikan kondisi di daerah.
"Anda adalah pemimpin umat, Anda adalah pemimpin rakyat, Anda lebih dekat dengan rakyat, Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Prabowo juga mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri. Ia mengaku pernah meminta penjelasan kepada sejumlah profesor mengenai persoalan tersebut.
"Saya bertanya kepada para profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?" ucapnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmennya sejak menjadi anggota TNI. Ia mengatakan telah bersumpah untuk mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Ia juga menyinggung kekhawatirannya terhadap praktik korupsi dan upaya membeli para pejabat negara. Menurutnya, menteri, jenderal, hingga presiden sekalipun bisa menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin memengaruhi kebijakan.
"Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli. Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, saudara-saudara sekalian. Geleng-geleng kepala saya, apakah ini negara saya," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan dirinya tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang berusaha menggoyahkan pemerintahannya. Ia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya demonstrasi hingga kerusuhan sebagai respons terhadap sikapnya.
"Disangka saya gentar, saya tidak akan gentar, saudara-saudara sekalian," lanjutnya.