Politik

Prabowo-Xi Jinping Sepakati Kerja Sama Kota Pintar dan AI, Belajar dari Shenzhen

Prabowo-Xi Jinping Sepakati Kerja Sama Kota Pintar dan AI, Belajar dari Shenzhen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping di Shenzhen, China, Jumat (20/11), membuka peluang kerja sama Indonesia dalam pengembangan kota pintar dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kedua sektor ini menjadi bagian penting dalam transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab persoalan perkotaan yang semakin kompleks.

Kota Berbasis Teknologi

Shenzhen dipilih sebagai salah satu rujukan karena keberhasilannya berkembang menjadi pusat teknologi dan inovasi global dalam beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, wilayah di Provinsi Guangdong itu merupakan desa nelayan sebelum China menetapkannya sebagai zona ekonomi khusus pada 1980. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi investasi dan aktivitas industri, yang kemudian mendorong Shenzhen tumbuh menjadi pusat manufaktur, elektronik, telekomunikasi, hingga perusahaan teknologi.

Presiden Prabowo menyinggung transformasi tersebut saat menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 APEC Economic Leaders' Meeting (AELM) di Shenzhen, Kamis (19/11). "Empat puluh tahun yang lalu, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan. Kini, kota tersebut menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui visi, keterbukaan, dan kerja keras. Inilah contoh yang diberikan oleh China kepada kita. Saat ini, Shenzhen telah menjadi pusat inovasi global," kata Prabowo.

Perkembangan Shenzhen juga terlihat dari pertumbuhan industri kecerdasan buatan. Pemerintah Kota Shenzhen mencatat pendapatan industri inti AI mencapai sekitar 220 miliar yuan pada 2025. Jumlah perusahaan AI yang masuk kategori perusahaan di atas ambang skala statistik pemerintah China juga telah melampaui 2.600 perusahaan. Teknologi AI mulai digunakan dalam berbagai layanan pemerintahan. Di Distrik Longgang, teknologi berbasis DeepSeek diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan digital untuk membantu pekerjaan lebih dari 20 ribu aparatur sipil. Sementara itu, Distrik Futian mengembangkan asisten digital berbasis AI untuk mendukung pengolahan dokumen, pelayanan publik, hingga penanganan keadaan darurat.

Sepuluh Kota Pintar

Indonesia mulai menjajaki pembangunan kota-kota berbasis teknologi melalui kerja sama dengan China. Langkah konkret terlihat melalui kesepakatan pengembangan 10 lokasi awal kota pintar masa depan antara PT Kota Masa Depan Indonesia, yang berada di bawah Danantara, dan konsorsium yang dipimpin Shaanxi. Kesepakatan dengan nilai sekitar 50 miliar dolar AS itu disaksikan Presiden Prabowo di Shenzhen pada Rabu (18/11).

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa proyek tersebut direncanakan mulai dibangun pada tahun depan. "Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan," kata Rosan. Rencana tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kawasan perkotaan dengan dukungan teknologi dan infrastruktur modern.

Namun, pembangunan kota pintar membutuhkan perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membuat pengelolaan kota semakin rumit. Pemerintah harus mampu mengatur lalu lintas, memastikan pasokan energi dan air bersih, sekaligus menyediakan pelayanan publik yang cepat. Teknologi dapat membantu pekerjaan tersebut melalui pengelolaan data dan sistem yang terintegrasi. Meski demikian, penerapan konsep kota pintar tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh daerah. Pemilihan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya.

Pengembangan AI

Selain pembangunan kota pintar, kerja sama kecerdasan buatan menjadi salah satu pembahasan penting dalam hubungan Indonesia dan China. Dalam pertemuan bilateral di Shenzhen, kedua pemimpin negara membicarakan penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis, termasuk energi, mineral, ekonomi digital, dan AI. Prabowo menyebut hubungan kedua negara terus berkembang dan meliputi berbagai bidang kerja sama. "Terus berkembang dari kekuatan menuju kekuatan. Kita bekerja sama di semua bidang, khususnya ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang strategis lainnya," kata Prabowo.

Xi juga menyatakan kesiapan China untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia. "China bersedia memperkuat kerja sama strategis yang menyeluruh dengan Indonesia," ujar Xi. Untuk Indonesia sendiri, kerja sama AI dapat membuka akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan pengalaman pengembangan industri yang telah lebih dahulu dilakukan China. Namun, pengembangan teknologi di dalam negeri tetap menjadi kebutuhan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna produk dari luar negeri.

Upaya memperkuat peran Indonesia dalam perkembangan AI global juga terlihat melalui keterlibatan dalam pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Indonesia menandatangani dokumen pendirian organisasi tersebut di Shanghai pada Juli 2026. WAICO dirancang sebagai organisasi antarpemerintah untuk mendorong kerja sama dan tata kelola AI di tingkat global. Presiden Prabowo menyambut inisiatif tersebut karena dinilai dapat memberikan ruang bagi negara berkembang untuk mengembangkan teknologi sendiri, memperoleh akses terhadap keahlian dan kemampuan riset, serta ikut menyampaikan pandangan dalam pembentukan tata kelola AI.

Pengembangan AI juga menuntut kesiapan dalam negeri. Kemampuan riset dan ketersediaan tenaga ahli perlu diperkuat agar Indonesia memiliki kapasitas lebih besar dalam mengembangkan teknologi sendiri. Perlindungan data dan keamanan sistem juga menjadi bagian penting dari penerapannya. Kerja sama Indonesia-China dalam pembangunan kota pintar dan pengembangan AI membuka peluang untuk mempercepat transformasi digital nasional. Langkah berikutnya adalah memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur atau penggunaan teknologi dari luar negeri. Penguatan riset, pengembangan tenaga ahli, dan transfer pengetahuan perlu menjadi bagian dari pelaksanaannya agar Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam membangun teknologi secara mandiri.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara