Ekonomi

Pramono Ketok UMP DKI 2027 Rp 6,1 Juta Lebih Cepat dari Deadline

Pramono Ketok UMP DKI 2027 Rp 6,1 Juta Lebih Cepat dari Deadline

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan dirinya bisa mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 lebih cepat dari target pada 21 November besok. Pramono mengatakan pembahasan UMP 2027 bersama Dewan Pengupahan Jakarta berlangsung selama tiga hari sejak 17 November dan batas akhir penetapannya yakni pada Sabtu (21/11/2026) besok.

"Terus terang pembahasan UMP 2027 sebenarnya berlangsung tiga hari. Tapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaian itu besok, tapi pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan lebih cepat sehari," kata Pramono usai menghadiri agenda ASEAN-ID Collaboration Talks, Jumat (20/11/2026).

Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan buruh serta keberlangsungan dunia usaha.

Pramono menjelaskan dalam pembahasan UMP 2027 bersama Dewan Pengupahan Jakarta, masing-masing dari perwakilan buruh dan pelaku usaha mengusulkan besaran alfa sebagai komponen dari perhitungan UMP.

Pada awalnya, banyak perbedaan pendapat antara perwakilan buruh dengan pelaku usaha. Namun, Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah agar penetapan UMP 2027 bisa berjalan tanpa berlarut-larut.

"Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian dari tripartit antara buruh dan pengusaha tentunya kami berpegang tentu pada aturan main yang ada. Masing-masing tentunya mengusulkan alfanya sebagai komponen dari perhitungan. Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak," terang Pramono.

Pramono menjelaskan penetapan UMP 2027 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 juga sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Penetapan UMP ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan juga sejalan dengan undang-undang yang baru terbit yaitu UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan," jelas Pramono.

Sebelumnya, Pramono telah menetapkan UMP DKI Jakarta pada 2027 menjadi Rp 6.136.941 per bulan, naik Rp 407.065 atau 7,1% dari sebelumnya mencapai Rp 5.729.876.000 pada UMP 2026.

"UMP untuk 2027 sebesar Rp 6.136.941, setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876.000," kata Pramono.

Penetapan ini merupakan komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengubahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

[Gambas:Video CNBC]