JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan produsen beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Pemerintah juga menyiapkan sanksi pencabutan izin usaha menyusul temuan 25 merek beras fortifikasi yang tidak memenuhi persyaratan.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang melakukan penyimpangan dalam produksi maupun perdagangan beras fortifikasi. Penindakan dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dengan menelusuri pelanggaran hingga ke fasilitas produksi.
"Pasti kami kejar, kami tindak. Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana tujuh tahun, tujuh tahun maksimal. Dan denda Rp 1,5 miliar," ujar Amran di Jakarta, dikutip Kamis (12/11/2026).
Ia memastikan pemerintah telah mengambil tindakan terhadap produk beras bermasalah yang ditemukan di pasar. Produk tersebut ditarik dari peredaran, sedangkan fasilitas produksi yang terkait dengan pelanggaran turut menjadi sasaran penegakan hukum.
Salah satu tindakan dilakukan di Sumatera Utara. Menurut Amran, aparat telah mengejar pihak yang diduga terlibat penyimpangan, menarik produk dari pasar, dan menyegel pabrik terkait.
"Selebihnya kita kejar. Ini nggak benar. Sudah tersangka. Sudah dikejar yang di Sumatera Utara kemarin. Di pasar, ditarik. Pabriknya disegel," jelas tokoh yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapanas, sebanyak 25 dari 27 merek dagang beras fortifikasi diketahui tidak memenuhi persyaratan. Seluruh merek bermasalah tersebut diproduksi oleh 11 produsen dengan temuan pelanggaran yang mencakup aspek administrasi, kandungan gizi, dan mutu produk.
Dari jumlah tersebut, Satgas Pangan Polri telah meningkatkan penanganan perkara terhadap dua produsen yang menaungi sembilan merek ke tahap penyidikan. Proses hukum terus berjalan untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan para produsen.
Amran menyampaikan penegakan hukum di sektor perberasan terus menunjukkan perkembangan. Dalam kurun waktu dua pekan, sebanyak 36 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai perkara penyimpangan perberasan.
"Sekarang sudah tersangka 36 dalam dua minggu. Kami kejar terus, kami komitmen kejar terus," terang Kepala Bapanas.
Sebagai langkah pencegahan, Bapanas juga memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru produksi beras fortifikasi. Kebijakan tersebut diambil setelah hasil pemeriksaan menunjukkan hanya dua dari 27 merek yang memenuhi persyaratan.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan izin baru sebelum tata kelola produksi beras fortifikasi dibenahi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha.
"Sudah moratorium, nggak boleh keluarkan dulu izin. Tunggu. Pokoknya nggak boleh, kan tinggal dua yang tidak melanggar. Selebihnya melanggar. Kita kejar semua," ujarnya.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menjelaskan hasil pemeriksaan memperlihatkan tingkat kepatuhan produsen beras fortifikasi masih rendah. Dari 27 merek yang diperiksa, kurang dari 10 persen memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Ia mengatakan Bapanas telah menerbitkan surat moratorium untuk menghentikan sementara proses penerbitan izin. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pelaku usaha yang baru mengajukan permohonan produksi beras fortifikasi.
"Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Bapanas, dari 27 merek dagang itu 25 tidak memenuhi syarat terkait dengan beras fortifikasi. Kami juga sudah mengeluarkan surat, kita moratorium. Mengingat bahwa hanya kurang dari 10 persen para pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi memenuhi syarat," ungkap Andriko.
Di Jawa Timur, sebanyak delapan pelaku usaha yang kembali mengajukan permohonan produksi beras fortifikasi harus menunggu penyelesaian pembenahan tata kelola. Pemerintah belum memproses permohonan tersebut selama moratorium masih berlaku.
Bapanas memastikan penerbitan izin baru akan kembali dilakukan setelah produsen memenuhi ketentuan administrasi, kandungan gizi, dan standar mutu produk. Pengawasan juga diperketat agar beras fortifikasi yang dipasarkan sesuai dengan klaim kandungan gizi serta persyaratan keamanan dan mutu pangan yang berlaku.