PT Motasa Indonesia selaku produsen merica bubuk merek akhirnya angkat bicara merespons kabar penyitaan produknya oleh Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) akibat dugaan temuan residu pestisida. Manajemen menegaskan barang yang tertahan di perbatasan negara tersebut tidak berasal dari jalur distribusi resmi perusahaan.
Direktur PT Motasa Indonesia Mohammad Taib Sangaji menerangkan, pengiriman produk Ladaku ke Taiwan dalam kasus tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau pedagang perantara. Akibatnya, produk yang masuk ke wilayah Taiwan itu tidak dilengkapi dokumen resmi pelepasan ekspor yang lazim diterbitkan perusahaan untuk setiap pengiriman ke luar negeri.
"Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan dalam kasus ini, adalah bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami, namun dilakukan oleh trader. Sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung ekspor yang biasanya kami release untuk setiap proses Export produk kami ke luar negeri," kata Mohammad Taib Sangaji saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (21/11).
Menanggapi isu temuan residu pestisida, Sangaji pun memaparkan rantai pengolahan bahan baku yang ketat sejak dari tingkat petani binaan hingga ke pabrik di Mojokerto, Jawa Timur. Ia menyebut biji merica yang dipanen terlebih dahulu menjalani perendaman di air mengalir selama 14 hari untuk mengupas kulit, dibilas, dan dikeringkan sebelum masuk ke lini produksi untuk dicuci ulang menggunakan air bertekanan tinggi atau double wash serta disterilisasi uap panas.
"Proses ini adalah proses yang akan melarutkan kontaminan fisik dan sangat efektif menghilangkan residu pestisida apabila masih ada, karena pada proses ini menggunakan air bertekanan tinggi yang mengalir sepanjang proses hingga merica biji benar-benar bersih sebelum dilakukan proses sterilisasi," katanya.
Standar kebersihan lini produksi di pabrik pengolahan Mojokerto, kata Sangaji, juga diklaim mendekati industri farmasi karena proses penghalusan hingga pengemasan berlangsung otomatis di ruang steril berfilter HEPA.
"Merica bubuk yang sudah melalui proses penghalusan akan langsung dipacking dengan mesin kemas yang berada pada ruangan steril dengan HEPA Filter agar memastikan tidak ada kontaminasi. Standar kebersihan dan hygiene line produksi ladaku merica bubuk hampir setara dengan industri farmasi," ucapnya.
Seluruh tahapan produksi tersebut telah mengantongi sertifikasi ISO 22000 dan HACCP, serta berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka juga menerapkan masa karantina produk selama 14 hari di gudang untuk menunggu hasil uji laboratorium akhir sebelum dipasarkan.
"Sebagai catatan selama kami melakukan pengujian terhadap produk kami, tidak pernah ditemukan pesidu pestisida pada produk Ladaku Merica Bubuk," tegasnya.
Pihaknya pun memastikan seluruh produk yang beredar di pasaran telah melalui tahapan pemanggangan dan sterilisasi untuk mematikan mikroorganisme berbahaya. Melalui penjelasan proses fabrikasi berlapis tersebut, ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak meragukan keamanan produk mereka.
"Dengan semua proses fabrikasi yang dilakukan seperti yang sudah kami jelaskan, kami tegaskan bahwa produk Ladaku Merica Bubuk aman untuk dikonsumsi," ujarnya.
Pascapemberitaan penyitaan produknya, Sangaji mengaku telah menjalin komunikasi dengan BPOM. Mereka pun diarahkan untuk melakukan pengujian ulang terhadap batch produk Ladaku yang sama dengan yang dipermasalahkan di Taiwan.
"Sample batch yang sama masih kami simpan di Keeping Sample Bank di Fasilitas Research & Development. Kami menyimpan seluruh batch produksi yang masih beredar di Pasar sebagai implementasi dari Traceability Process yang disyaratkan oleh ISO 22000," kata dia.
Sebelumnya, Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) menyita 24 kilogram produk merica bubuk asal Indonesia usai ditemukan mengandung kadar residu pestisida yang melebihi batas toleransi.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (17/11), TFDA menyebut produk buatan Ladaku yang diimpor oleh Chang Tjin Trading Co. terdeteksi mengandung residu pestisida cyprodinil dan fipronil sebesar 0,07 ppm dan 0,003 ppm.
"Berdasarkan standar residu pestisida yang diizinkan, kadar sipermetrin dan fipronil yang dibolehkan yakni sebesar 0,05 ppm dan 0,002 ppm," tulis TFDA.
Menurut TFDA, kadar pada produk ini melanggar Pasal 15 Ayat 1 butir 5 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi.
TFDA pun memutuskan mengembalikan atau memusnahkan produk tersebut sesuai aturan yang berlaku.