JAKARTA - Dari panas bumi, PLTA di Kalimantan Utara, hingga listrik bagi desa-desa di wilayah 3T, pembangunan energi terbarukan dinilai tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan daerah. Karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat diikutsertakan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek energi baru terbarukan (EBT), agar percepatan transisi energi berjalan seiring dengan kepentingan warga dan keberlanjutan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot dalam pertemuan dengan Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (10/11/2026). Pertemuan membahas berbagai isu strategis, dari pengembangan panas bumi, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga pengawasan pertambangan.
"Dari sisi kebijakan energi itu adalah bagaimana ketahanan energi bisa berjalan sangat andal dan jangan sampai terjadi kelangkaan energi bagi masyarakat, baik BBM maupun ketersediaan listrik. Selain itu, bagaimana kita melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat,"ujar Yuliot.
Untuk pemerataan akses energi, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029. Saat ini, masih terdapat 10.068 lokasi di 5.821 desa yang akan dialiri listrik dengan pendekatan yang menyesuaikan kondisi geografis masing-masing.
"Untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, pemerintah menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah melalui perluasan jaringan, pembangunan mini-grid berbasis EBT, dan penyediaan PLTS individual dengan baterai bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik," jelas Yuliot.
Bagi wilayah 3T yang belum terjangkau jaringan listrik utama, program Listrik Desa (Lisdes), termasuk melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) disiapkan.
Pemda dilibatkan
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, sebelum lelang wilayah panas bumi dilaksanakan, Kementerian ESDM akan lebih dulu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Pemda bahkan akan masuk dalam kepanitiaan lelang.
"Untuk pemanfaatan panas bumi ini, keterikatan dengan pemda sangat besar, termasuk proses lelang dan proses-proses seterusnya, termasuk kami mintakan anggota panitia lelang pun dari pemda," ungkap Eniya.