Sekretaris Komisi E Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian, mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta memperluas dan memperbanyak sekolah swasta gratis. PSI mengusulkan agar sekolah luar biasa (SLB) swasta dilibatkan dalam program sekolah swasta gratis.
Justin mencontohkan kondisi di Jakarta Timur yang hanya memiliki satu SLB negeri. Menurutnya, pelibatan SLB swasta sebagai mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan gratis.
"Selain itu, SLB negeri juga sangat kurang, contohnya di Jakarta Timur saja hanya ada satu. Dengan dimitrakannya SLB swasta, maka akan lebih banyak lagi anak-anak Jakarta kita yang berkebutuhan khusus berkesempatan sekolah," kata Justin saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Justin mengatakan dirinya mendukung rencana penambahan 100 sekolah swasta gratis pada 2027. Dalam pembahasan RAPBD 2027, Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan penambahan 100 sekolah, termasuk madrasah dan SLB swasta.
"Saya menyambut baik rencana tersebut. Pada pembahasan RAPBD 2027, kami di Komisi E mengusulkan dan menyetujui penambahan 100 sekolah swasta gratis, termasuk madrasah dan SLB swasta," ujarnya.
Dia menjelaskan pembiayaan penambahan sekolah tersebut akan dilakukan melalui realokasi anggaran internal Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dengan demikian, penambahan sekolah tidak memerlukan kenaikan pagu anggaran dinas.
Di sisi lain, Justin menilai program sekolah swasta gratis diperlukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jakarta. Sebab, sekolah negeri disebut hanya mampu menampung sekitar 40-60 persen kebutuhan siswa di Ibu Kota.
Dengan menjadikan sekolah swasta sebagai mitra Pemprov DKI, semakin banyak siswa di Jakarta diharapkan bisa menikmati pendidikan gratis seperti di sekolah negeri.
"Saya sangat mendukung sekolah swasta gratis yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat DKI, karena sekolah negeri hanya dapat menampung kisaran 40-60% kebutuhan siswa DKI," tuturnya.
Justin juga meminta penambahan sekolah swasta gratis dilakukan secara merata, terutama di wilayah yang memiliki jumlah sekolah negeri terbatas.
Dia mencontohkan Kecamatan Makasar dan Ciracas di Jakarta Timur sebagai wilayah yang perlu menjadi prioritas.
"Prioritasnya adalah wilayah yang sekolah negerinya minim, misalnya Kecamatan Makasar dan Ciracas di Jakarta Timur. Penentuan sekolah juga sebaiknya berdasarkan pemetaan daya tampung per kecamatan, agar tepat sasaran dan merata," imbuhnya.