Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) berharap Wakil Presiden RI diberi ruang untuk mengklarifikasi perihal ijazah pendidikan yang belakangan menuai polemik. Klarifikasi diperlukan sekaligus juga untuk merespons desakan pemakzulan.
Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, mengaku bingung dengan desakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur dari jabatan dan terkesan ingin buru-buru.
"Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung," kata Bestari seperti dikutip dari detik.com, Selasa (10/11).
"Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?" lanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan Bestari termasuk juga untuk merespons ultimatum Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang menyatakan Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan dan ijazah beberapa waktu lalu.
Bestari mengaku tidak mempersoalkan wacana pemakzulan di DPR. Menurut dia, selama prosesnya sesuai konstitusi, pihaknya tak keberatan. Namun, ia mengingatkan sejumlah tahapan yang harus dilalui.
"Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat," ucap Bestari.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah Gibran. Dasco mengatakan usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pasca-reses.
Dasco mengungkapkan pimpinan DPR banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Namun, karena DPR masih dalam masa reses, pembahasan baru dilakukan secara informal. Menurut dia, proses secara resmi baru akan dimulai dalam masa sidang DPR yang akan dibuka hari ini.
"Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden.
MK menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke parlemen. Adapun wakil rakyat di Senayan tengah berkonsolidasi menjajaki wacana pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.