Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR Puan Maharani membahas ujian integritas pemilihan umum yang jujur dan adil dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
“Di tengah berbagai upaya bangsa dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” ucap Puan tanpa mengelaborasi.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Puan menegaskan komitmen DPR untuk terus menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Rapat paripurna itu diawali pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa persidangan parlemen periode 10 November–17 Desember 2026.
Selain menyinggung soal integritas pemilu, Puan dalam pidatonya juga membicarakan refleksi Hari Pahlawan, rencana pembahasan rancangan undang-undang, serta membeberkan isu strategis yang akan diawasi parlemen.
Terkait Hari Pahlawan, Puan mengajak seluruh pihak untuk senantiasa menghidupi semangat kepahlawanan karena spirit itu tidak boleh berhenti hanya sebagai kenangan sejarah.
Sementara itu, RUU yang akan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR, antara lain, RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, RUU Hak Cipta, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU Perkoperasian.
Adapun salah satu isu strategis yang diawasi parlemen, yaitu kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. DPR mendukung upaya Polri mengusut kasus tersebut secara profesional, sekaligus menekankan bahwa kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan.