Nasional

PWNU Jatim tegaskan tersangka korupsi KBS tidak terkait NU

PWNU Jatim tegaskan tersangka korupsi KBS tidak terkait NU

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menegaskan tersangka kasus dugaan korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS) berinisial MS tidak memiliki kaitan dengan kebijakan, program, maupun institusi Nahdlatul Ulama.

 

"Perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya tahun 2025–2026 yang melibatkan salah satu pengacara berinisial MS adalah urusan yang bersangkutan secara pribadi," demikian pernyataan PWNU Jatim dalam surat klarifikasi yang diumumkan di Surabaya, Minggu.

Penegasan tersebut tertuang dalam surat klarifikasi Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026 yang ditandatangani Rais Syuriah K.H. Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr K.H. Ahsanul Haq, Pelaksana Harian Ketua K.H.M. Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris HM Faqih.

PWNU Jatim menyatakan perkara yang disangkakan kepada MS menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak berkaitan dengan organisasi, baik dari sisi kebijakan, program, maupun institusi.

Meski demikian, PWNU Jatim akan menonaktifkan sementara MS dari jabatannya sebagai A’wan PWNU Jatim hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan proses hukum berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.

PWNU Jatim juga mengimbau seluruh kader NU di Jawa Timur agar tidak berspekulasi, menghakimi, maupun menjadikan persoalan tersebut sebagai polemik di media sosial. Organisasi meminta seluruh pihak menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, PWNU Jatim mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara transparan serta berkeadilan. Organisasi juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, MS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025–2026 bersama tiga orang petinggi KBS lainnya, yakni MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, NW selaku Direktur Operasional, serta EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mencantumkan MS sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Dalam perkara tersebut, MS disebut meminta biaya jasa pengacara sebesar Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebesar Rp500 juta.

Permintaan dana kembali disebut terjadi saat pemeriksaan di Kejati Jatim, masing-masing berupa jasa pengacara Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta. Secara keseluruhan, PDTS KBS disebut mengeluarkan uang hingga Rp2,41 miliar terkait perkara tersebut.

Sementara itu, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya menyatakan kasus MS memiliki kemiripan dengan perkara dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyeret Fahd A Rafiq.

Saat diperiksa penyidik, Fahd disebut menyampaikan telah mengeluarkan Rp70 miliar untuk dana talangan Muktamar Ke-35 NU pada 27 Agustus 2026. Padahal, Muktamar Ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026.

PCNU Surabaya menyatakan dana yang disebut dikeluarkan pada 27 Agustus 2026 tersebut tidak mungkin berkaitan dengan operasional muktamar, kecuali bersifat personal atau sensasional.