Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri terkait RUU Penyadapan. Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam hal diatur dalam RUU Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian," kata Dedy dalam rapat tersebut di kompleks parlemen, Senyan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Enam hal itu mengatur pembatasan sasaran, pelarangan tegas, kejelasan perintah, pencatatan yang tak boleh dihapus, hingga pengaturan sanksi bagi pelanggaran. Poin pertama, diusulkan adanya aturan sasaran yang limitatif.
"Dalam hal ini kami tadi sudah jelaskan di depan bahwa penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan kamdagri (keamanan dalam negeri) termasuk kejahatan berkadar ancaman tinggi," ujarnya.
Lalu perlu ada larangan tegas penyadapan tak boleh digunakan di luar target atau untuk kepentingan pribadi. Mekanisme penyadapan juga perlu adanya perintah tertulis dari atasan.
"Mekanisme dilaksanakan atas perintah tertulis pimpinan. Ada jangka waktunya, kalau di Intelkam ini jangka waktu satu bulan. Kemudian tercatat dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknisnya terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," kata dia.
Poin selanjutnya yaitu perlu adanya pencatatan penggunaan seluruh sarana yang tidak boleh dihapus dengan mekanisme audit berkala. Perlu ada juga pengawasan melekat.
"Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri," ucap dia.
"Yang keenam, terkait dengan tegasnya sanksi terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH, serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah," tambahnya.