JAKARTA – Ratifikasi perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dinilai penting untuk memperkuat standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sekaligus meningkatkan daya saing produk sawit nasional di pasar Eropa. Namun, penguatan standar tersebut perlu disertai peta jalan implementasi yang jelas agar petani sawit rakyat turut memperoleh manfaat dari kesepakatan perdagangan.
Protokol Sustainable Palm Oil dalam IEU-CEPA telah disepakati pada September 2025. Meski demikian, implementasinya masih membutuhkan langkah konkret, terutama terkait pembagian peran antarlembaga, pendanaan, penguatan standar keberlanjutan, serta pelibatan petani dan masyarakat sipil dalam pengawasan.
Penguatan ISPO menjadi salah satu agenda penting dalam pelaksanaan protokol tersebut. Standar keberlanjutan nasional itu perlu didukung tata kelola yang lebih kuat, termasuk ketertelusuran rantai pasok, kepastian legalitas lahan, serta mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat diakses masyarakat.
Dewan Pengurus Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa perlu memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh pelaku industri sawit, termasuk petani kecil. Menurut dia, persyaratan keberlanjutan tidak boleh justru menambah beban petani tanpa dukungan yang memadai.
“Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut,” ujar Mansuetus, Rabu (11/11/2026).
Karena itu, petani sawit rakyat membutuhkan dukungan pembiayaan, pendampingan, kepastian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan petani dan koperasi. Dukungan tersebut diperlukan agar petani dapat memenuhi persyaratan keberlanjutan dan masuk dalam rantai pasok yang memiliki akses ke pasar ekspor.
Direktur Satya Bumi, Andi Muttaqien, menilai keberhasilan protokol sawit berkelanjutan tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Pelaksanaannya juga perlu menunjukkan perubahan nyata di lapangan, terutama dalam perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan pengurangan dampak lingkungan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme pengaduan dan pengawasan. Transparansi audit, perlindungan bagi pelapor (whistleblower), serta keterlibatan masyarakat sipil diperlukan agar penerapan ISPO tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga perbaikan tata kelola.
Peta jalan implementasi protokol tersebut perlu memuat target yang terukur, pembagian tanggung jawab antarlembaga, dan skema pendanaan. Selain itu, sistem ketertelusuran perlu mencakup rantai pasok dari petani hingga eksportir agar asal-usul produk dapat diketahui dan diverifikasi.
Dukungan bagi petani juga perlu mencakup pemetaan lahan, penyelesaian persoalan legalitas, sertifikasi ISPO, serta peningkatan produktivitas tanpa mendorong ekspansi perkebunan. Pendekatan tersebut penting agar persyaratan pasar internasional tidak menghambat akses petani kecil terhadap rantai pasok.
Pengawasan independen dan perlindungan masyarakat adat serta komunitas lokal juga perlu masuk dalam agenda implementasi. Mekanisme pengaduan yang terbuka harus disertai tindak lanjut yang jelas sehingga persoalan di lapangan dapat ditangani secara transparan.
Pelibatan masyarakat sipil melalui Domestic Advisory Group (DAG) juga dinilai perlu diaktifkan kembali. Forum tersebut diharapkan memberi ruang bagi organisasi petani, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi untuk ikut memantau pelaksanaan komitmen keberlanjutan dalam IEU-CEPA.