DEN HAAG -- Sejumlah negara, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi internasional, dan kelompok hak asasi manusia menyambut putusan bersejarah Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan Myanmar bersalah melakukan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017, sekaligus mendesak kepatuhan penuh Myanmar atas putusan tersebut dalam sidang di Den Haag, Kamis (19/11/2026).
Sebagaimana dilansir dari Al Jazeera, Kamis (19/11/2026), putusan di Den Haag itu menjadi catatan bersejarah karena pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas tindak genosida di Mahkamah Internasional. Gugatan yang diajukan Gambia pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu juga menetapkan kewajiban Myanmar untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, yang ketentuannya akan ditetapkan kemudian.
Pemerintah bayangan Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang melibatkan unsur Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, menyatakan menghormati kewenangan ICJ beserta putusannya. NUG berjanji mempertimbangkan temuan dan perintah pengadilan serta menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas dan pencegahan kekejaman lanjutan.
Gambia menyambut putusan tersebut dengan kepuasan mendalam dan menyebutnya sebagai hari bersejarah bagi keadilan internasional. Pemerintah Gambia menegaskan kewajiban mencegah dan menghukum genosida merupakan tanggung jawab bersama negara pihak Konvensi Genosida 1948, serta meminta Myanmar melaksanakan putusan itu sepenuhnya tanpa penundaan.
Bangladesh juga menyambut putusan ICJ dan mendesak Myanmar segera menjalankannya. Kementerian Luar Negeri Bangladesh menilai putusan itu dapat membuka jalan bagi pemulangan pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat, seraya menegaskan repatriasi tetap menjadi satu-satunya solusi nyata atas krisis Rohingya.
Melalui unggahan di X, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memuji putusan ICJ karena dinilai memberi pemulihan bagi para korban dan menegakkan prinsip tanpa impunitas.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut putusan tersebut sebagai perwujudan keadilan internasional sekaligus penegasan bahwa impunitas atas kejahatan mengerikan tidak boleh dibiarkan. Ia juga meminta Myanmar mematuhi keputusan pengadilan tersebut.
Badan Pengungsi PBB (UNHCR) menilai putusan ini menjadi langkah penting menuju penanganan akar masalah pengungsian Rohingya serta pencarian solusi jangka panjang, termasuk akses kewarganegaraan dan penciptaan kondisi kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat. UNHCR mencatat lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya masih mengungsi di kawasan sebagian besar di Bangladesh, sementara lebih dari 100 ribu orang mengungsi di dalam negeri di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk menyatakan putusan itu menyimpulkan secara jelas bahwa Myanmar bertanggung jawab atas salah satu kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan. Ia menambahkan penderitaan warga Rohingya merupakan noda bagi kemanusiaan.
Langkah diplomatik tegas juga diumumkan Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyatakan Inggris memerintahkan pengusiran atase pertahanan Myanmar dan memanggil kuasa usaha Myanmar, sekaligus menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan PBB serta menyiapkan langkah lanjutan dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Washington tengah mempelajari putusan ICJ untuk menilai implikasinya, seraya menekankan pentingnya menjaga interpretasi Konvensi Genosida dan mencegah politisasi pengadilan. AS juga menyatakan dukungan bagi rakyat Burma serta keprihatinan mendalam atas pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya dan kelompok minoritas lain.
Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Yanghee Lee menyebut momen ini sebagai hari yang sangat emosional bagi warga Rohingya, dengan catatan bahwa keadilan telah diputuskan namun belum sepenuhnya terwujud.
Aktivis Rohingya sekaligus salah satu ketua Dewan Nasional Arakan Rohingya (ARNC), Nay San Lwin, menyatakan keadilan bagi Rohingya berarti pemulihan kewarganegaraan, pengakuan identitas, serta kepulangan yang aman dan bermartabat.
Koalisi 219 organisasi masyarakat sipil Rohingya dan Myanmar yang pernyataannya dipublikasikan Justice For Myanmar juga menuntut reparasi, pemulihan kewarganegaraan, kepulangan aman, serta pertanggungjawaban pidana pimpinan militer Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing.
Direktur Eksekutif Women's Peace Network, Wai Wai Nu, menilai putusan tersebut mematahkan upaya militer selama puluhan tahun untuk menghapus identitas Rohingya, menyangkal keberadaan mereka, dan mengabaikan penderitaan mereka. D
engan menyatakan Myanmar melakukan genosida serta memerintahkan jaminan ketidakberulangan, restitusi, dan kompensasi, pengadilan tertinggi dunia itu dinilai telah mematahkan kebohongan yang disponsori negara tersebut.
Di sisi lain, Amnesty International menyebut putusan tersebut sebagai pengakuan historis dan berotoritas atas kekejaman terhadap Rohingya. Penasihat senior keadilan internasional Human Rights Watch Maria Elena Vignoli juga menyambut putusan itu sebagai pengakuan yang lama dinantikan atas penderitaan warga Rohingya akibat tindakan militer Myanmar.
Sumber: