BOGOR -- Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mendorong reformasi struktural ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mulai 2027. Menurut dia, tantangan utama pengembangan ekonomi syariah bukan lagi kekurangan gagasan, melainkan kebutuhan penerjemahan gagasan menjadi kebijakan dan program prioritas pemerintah. Salah satu yang didukung oleh Anggito adalah pembentukan Danantara Syariah.
"2027 harus menjadi tahun dimulainya reformasi struktural ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Anggito dalam pidato pembukaan diskusi Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027: Menakar Resiliensi, Mendorong Arah Keberlanjutan di Universitas Tazkia, Senin (16/11/2026).
Anggito menilai Indonesia telah memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Namun, potensi tersebut perlu diubah menjadi kekuatan ekonomi produktif, terintegrasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Ia memaparkan, total aset keuangan syariah hingga Agustus 2026 mencapai Rp 3.231 triliun atau tumbuh 8,19 persen secara tahunan. Meski demikian, pangsa keuangan syariah masih sekitar 11,16 persen dari keseluruhan industri keuangan.
Menurut Anggito, struktur aset keuangan syariah juga belum seimbang. Sekitar 60 persen aset berada di pasar modal, 33,7 persen di perbankan, dan hanya 6,2 persen di industri keuangan nonbank.
Komposisi tersebut menunjukkan pengembangan instrumen keuangan belum sepenuhnya diikuti pendalaman lembaga intermediasi, asuransi, pembiayaan, dan layanan keuangan masyarakat.
Di sektor perbankan syariah, total aset pada Agustus 2026 mencapai sekitar Rp 1.089 triliun. Nilai pembiayaan tercatat Rp 748,7 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 849,98 triliun. Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,61 persen secara tahunan, sementara DPK meningkat 12,12 persen.
Anggito menilai tantangan perbankan syariah bukan sekadar menambah jumlah bank atau memperluas jaringan kantor, melainkan meningkatkan skala ekonomi, efisiensi biaya dana, kemampuan pembiayaan, inovasi, dan kualitas layanan digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, Anggito mengusulkan sejumlah agenda yang perlu dijalankan secara terintegrasi.
Salah satunya adalah konsolidasi aset dan kelembagaan keuangan syariah milik negara maupun daerah. Ia mencatat terdapat delapan kelompok aset komersial keuangan syariah negara dan daerah dengan nilai sekitar Rp 928 triliun.
Namun, aset-aset tersebut belum seluruhnya terhubung dalam satu strategi investasi dan pembiayaan terpadu. Kajian awal memperkirakan kebutuhan penguatan modal sekitar Rp 150 triliun untuk mendukung konsolidasi secara bertahap hingga 2030. Penguatan modal tersebut diperkirakan terdiri atas 53,3 persen modal tunai dan 46,7 persen modal non-tunai.
Konsolidasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan produktif, menurunkan biaya intermediasi, serta memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah.
Anggito juga menilai gagasan pembentukan Danantara Syariah sebagai salah satu peluang reformasi kelembagaan yang patut dikaji secara serius. Platform tersebut diharapkan dapat mempertemukan kekuatan permodalan, investasi, pembiayaan, industri halal, dan kewirausahaan dalam satu ekosistem.
Menurutnya, Danantara Syariah berpotensi menjadi penghubung investasi jangka panjang dengan kebutuhan pembiayaan sektor produktif, seperti industri halal, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, energi, infrastruktur, dan pengembangan UMKM.
Ia mengatakan pangsa ekosistem tersebut diproyeksikan meningkat dari 12,3 persen menjadi 17,3 persen dalam lima tahun ke depan. Namun, angka tersebut masih berupa proyeksi ilustratif yang memerlukan pengujian lebih lanjut.
Agenda lainnya adalah mendorong inovasi instrumen keuangan digital, termasuk aset kripto, tokenisasi aset, dan instrumen berbasis teknologi blockchain. Anggito menilai kebijakan tidak semestinya hanya berfokus pada menerima atau menolak teknologi.
Hal yang lebih penting, kata dia, adalah membedakan inovasi digital yang memiliki nilai ekonomi dari aktivitas spekulasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Pengembangan instrumen tersebut harus didukung model bisnis yang jelas, kepastian kepemilikan aset, perlindungan investor, dan kepastian syariah.
Ia juga mendorong reformasi pengelolaan dana haji, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan koperasi syariah. Pengelolaan dana tersebut perlu memperhatikan likuiditas, keamanan, imbal hasil, transparansi portofolio, serta manajemen risiko.
Sementara itu, pengelolaan dana sosial Islam perlu bergeser dari sekadar meningkatkan penghimpunan dan penyaluran menjadi pengukuran dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Anggito turut menyoroti kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilaksanakan OJK, LPS, dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan syariah baru sekitar sepertiga dari tingkat literasinya.
Karena itu, program edukasi perlu diintegrasikan dengan akses produk keuangan, pendampingan usaha, digitalisasi layanan, dan perlindungan konsumen. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada UMKM, perempuan, generasi muda, masyarakat pedesaan, dan kelompok berpenghasilan rendah.