Rekor Baru, Utang Negara Berkembang Melonjak Jadi Rp 170 Ribu Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Data terbaru atau mencatat bahwa negara- melonjak ke rekor tertinggi sebesar USD 9,4 triliun atau sekitar Rp 170.219 triliun (kurs Rp 18.108 per US$) pada tahun lalu. Di saat yang sama, negara-negara termiskin harus menanggung tingkat suku bunga tertinggi sejak akhir dekade 1980-an.

Pemerintah Inggris kini bersiap mengusung 'gerakan baru penanganan utang' sebagai bagian dari kepemimpinannya di G20 tahun depan. Ini merupakan sebuah langkah yang dikaitkan oleh Perdana Menteri Andy Burnham dengan upaya menghadapi warisan masa lalu perbudakan.

Dalam laporan tahunannya, International Debt Report, Bank Dunia menyebutkan bahwa membengkaknya biaya pelunasan utang luar negeri telah menghambat sejumlah pemerintah untuk berinvestasi demi masa depan.

Mengutip The Guardian, Minggu (8/11/2026), laporan tersebut mencatat lonjakan utang negara berkembang sebesar 5,5% pada tahun lalu menjadi kenaikan tercepat dalam empat tahun terakhir. Fenomena ini utamanya dipicu oleh pesatnya pinjaman dari sektor swasta.

"Akses terhadap pendanaan internasional memang membaik, tetapi biaya untuk mendapatkan dana tersebut tidak menjadi lebih murah. Negara berpenghasilan rendah dan menengah meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan pada akhirnya menyisakan lebih sedikit dana untuk pembangunan jangka panjang," ucap Kepala Statistik Bank Dunia, Haishan Fu.

Rata-rata negara termiskin yang memenuhi syarat mendapat pinjaman lunak dari Bank Dunia menghadapi suku bunga rata-rata sebesar 8,2% untuk pinjaman baru. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak akhir 1980-an. Data awal tahun 2026 juga mengindikasikan bahwa tren penarikan utang masih terus berlangsung pesat, namun tetap dibayangi suku bunga tinggi seiring melonjaknya biaya pendanaan global.

Bank Dunia menyoroti beberapa contoh penarikan utang terbaru, seperti Laos dengan suku bunga 11,5%, Republik Kongo sebesar 13,88%, serta Kenya yang mencapai 9,2%.

Saat menganalisis hubungan antara tingginya beban utang dan kemampuan belanja prioritas domestik, Bank Dunia menemukan bahwa gejolak global memberikan dampak yang lebih parah terhadap ketersediaan pangan di negara-negara yang terjerat utang tinggi.

"Ketahanan pangan dan nutrisi menjadi contoh nyata dari keterkaitan ini. Hal tersebut menggambarkan bagaimana beban utang berhubungan erat dengan menurunnya keterjangkauan masyarakat terhadap asupan gizi yang sehat di masa-masa krisis global," tulis laporan tersebut.

Menjelang kepemimpinan Inggris di G20 tahun depan, Burnham telah menunjuk mantan Perdana Menteri dari Partai Buruh, Gordon Brown, untuk mengkaji kelayakan reformasi tata kelola utang global.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, memaparkan rencana 'new deal' bagi negara-negara berutang tinggi dalam pidatonya di pertemuan tahunan IMF di Bangkok. Kesepakatan tersebut kemungkinan mencakup usulan optimalisasi neraca keuangan Bank Dunia dan bank pembangunan multilateral lainnya untuk membeli kembali (buyback) utang yang belum lunas. Langkah ini bertujuan memperpanjang tenor pengembalian sekaligus menekan tingkat suku bunga.