Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi (Rhinoceros sondaicus) dari , Banten menuju , , Jawa Timur. Rencana tersebut memicu spekulasi pemindahan bukan berdasarkan lantaran kelayakan belum teruji.
Adapun langkah pemerintah memindahkan sebagian populasi badak Jawa itu sebagai mitigasi untuk menyelamatkan satwa endemic dari ancaman bencana alam, terutama potensi erupsi dan tsunami Gunung Anak Krakatau.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa ketergantungan populasi badak Jawa pada satu habitat tunggal di Ujung Kulon menyimpan kerentanan tinggi terhadap aktivitas seismik maupun vulkanik.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ungkap Hashim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Angkara Turki.
Melalui pemindahan ke Alas Purwo, pemerintah berupaya membangun habitat kedua (second population) agar kelestarian spesies tersebut lebih terjamin jika terjadi bencana di Selat Sunda.
Perairan Dekat Habitat Badak Jawa Msuk Peta Tambang ESDM Sejak Februari
Rencana pemindahan bajak Jawa ini memicu spekulasi bukan tanpa alasan. Hal ini mengingat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, dikutip Selasa (17/11/2026), kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditandai dengan warna krem yang menunjukkan wilayah WUP. Sementara itu, kawasan daratan TNUK tampak berada di luar area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Adapun wilayah yang masuk kategori Wilayah Pencadangan Negara (WPN) ditandai dengan arsiran berwarna merah. Peta tersebut juga mencantumkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai salah satu kategori wilayah pertambangan di Banten.
Dalam keputusan itu, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan, yakni WUP, WPR, dan WPN.
WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah tersebut mencakup pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
Sementara itu, WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh wilayahnya melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Pelaksanaannya juga harus memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Penetapan WUP Tak Otomatis Bisa Ditambang
Perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam peta WUP, tapi penetapan tersebut tidak serta-merta membuat kegiatan penambangan dapat langsung dilakukan.
Status WUP merupakan bagian dari penataan wilayah pertambangan dan menjadi dasar bagi penetapan WIUP. Masih terdapat tahapan perizinan serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum kegiatan usaha pertambangan dapat berjalan.
Dengan demikian, masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP belum dapat diartikan sebagai pemberian izin untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut.
Di sisi lain, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya mencakup wilayah daratan. Berdasarkan peta wilayah kerja yang ditampilkan di situs resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, cakupan pengelolaan taman nasional ini juga meliputi perairan di sekitarnya.
Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tercatat mencapai 105.694,46 hektare. Luasan tersebut terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
ESDM Pastikan Taman Nasional Ujung Kulon Bebas Tambang
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sepenuhnya bebas dari kegiatan pertambangan karena berstatus sebagai wilayah konservasi, meskipun wilayah perairan di luar batas kawasan tersebut masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa status konservasi membuat seluruh aktivitas di dalam TNUK diatur secara ketat guna melindungi kelestarian ekosistem di dalamnya.
"Secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," kata Ari saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Dari sisi perlindungan hukum, wilayah darat TNUK tidak ditetapkan sebagai WUP karena berstatus sebagai kawasan pelestarian alam sekaligus menyandang predikat Situs Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage Site).
Perlindungan ini semakin diperkuat oleh Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Ujung Kulon tertanggal 10 November 2023.
Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten juga menegaskan bahwa baik wilayah darat maupun laut di kawasan TNUK merupakan zona konservasi yang terlarang bagi aktivitas pertambangan.
Ari menambahkan, penetapan WUP secara umum tidak terikat batas administrasi pemerintahan melainkan bagian dari rencana tata ruang nasional. Namun, status WUP tidak otomatis membuat suatu wilayah bisa langsung ditambang.
"Oleh karena itu, WUP tidak serta-merta dapat diusahakan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) karena harus mempertimbangkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di laut," ujar dia.
Perubahan Regulasi
Wilayah perairan di sisi luar TNUK tercatat masuk ke dalam penetapan WUP Kementerian ESDM yang rupanya telah berlaku sejak 2017 dan mengalami beberapa kali pembaruan regulasi hingga Februari 2026.
Tiga regulasi yang mencakup penetapan WUP di kawasan perairan sekitar Ujung Kulon tersebut meliputi:
Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tertanggal 13 Oktober 2017;
Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tertanggal 21 April 2022; dan
Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Menurut Ari, rangkaian regulasi tersebut menandai dua pergeseran mendasar dalam tata kelola pertambangan. Pertama, pendekatan penetapan wilayah berubah dari yang semula berbasis skala pulau (Pulau Jawa dan Bali) pada 2017 menjadi skala per provinsi sejak 2022.
Kedua, klasifikasi Wilayah Pertambangan (WP) di Provinsi Banten berkembang dari dua kategori pada 2022—yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN)—menjadi tiga kategori pada 2026 dengan diakomodasinya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
"Sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026, tidak semua wilayah Provinsi Banten ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)," tegasnya.
Butuh Riset Mendalam
Rencana pemindahan ini mendapat kritik dari praktisi geologi sekaligus General Manager Ijen Geopark Banyuwangi, Abdillah Baraas. Menurut dia, menjadikan ancaman erupsi Anak Krakatau sebagai alasan utama relokasi adalah argumen yang lemah.
"Menurut saya, kalau alasannya karena Krakatau, itu tidak make sense (tidak masuk akal)," ujar Abdillah.
Ia mengingatkan, secara historis, populasi badak jawa terbukti mampu bertahan melewati berbagai aktivitas vulkanik ekstrem, termasuk letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883 yang memicu tsunami besar di pesisir Banten.
Alih-alih menyelamatkan, memindahkan badak jawa ke Alas Purwo justru berisiko tinggi karena perbedaan karakter geologi yang ekstrem di antara kedua kawasan. Ujung Kulon didominasi oleh bentang alam batuan vulkanik, sementara Alas Purwo merupakan kawasan karst atau batu gamping.
Pada kawasan karst, air cenderung meresap dan tersimpan di bawah tanah sehingga permukaan kawasan cenderung kering. Kondisi ini dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan vital badak jawa akan sumber air dan kubangan lumpur.
"Kalau dipindah ke Alas Purwo, tentunya perlu kajian yang sangat panjang. Apakah habitatnya sama? Permukaan Alas Purwo cenderung kering," papar Abdillah.
Selain faktor geologi, Abdillah menyoroti perlunya riset mendalam terkait daya dukung ekosistem Alas Purwo, mulai dari ketersediaan pakan, potensi kompetisi dengan satwa lokal, hingga ancaman predator.
Jika penyusutan sumber pakan di Ujung Kulon turut menjadi alasan relokasi, ia menyarankan pemerintah fokus memulihkan ekosistem di habitat asalnya.
"Solusinya bukan dipindahkan, tetapi makanannya yang diadakan. Kalau pakan berkurang, berarti ada rantai makanan yang terputus dan itu yang harus ditelusuri penyebabnya," ujarnya.
Abdillah mengingatkan bahwa relokasi satwa langka tidak boleh dilakukan secara terburu-buru hanya karena ketakutan akan potensi bencana.
"Kesesuaian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di lokasi tujuan harus dipastikan dulu. Jadi, tidak sesimpel tiba-tiba dipindahkan," tutur dia.
Bakal Dikaji Lengkap
Pemerintah tidak akan memindahkan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap.
Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Muhamad Hidayat, Selasa (17/11/2026).
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Muhamad Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam untuk membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.
"Keselamatan setiap individu badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat.
Dia menyebut ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
Kajian tersebut juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.
Sementara proses penelitian berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon sebagai habitat utama Badak Jawa.