Politik

Respons Surat Presiden, MPR Sebut Pelantikan Wapres Diundur Jadi 9 Desember 2026

Respons Surat Presiden, MPR Sebut Pelantikan Wapres Diundur Jadi 9 Desember 2026

JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pelantikan Wakil Presiden terpilih yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR.

Menurut Muzani, perubahan jadwal itu menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyesuaian waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.

"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan sekaligus pelantikan—pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menjelaskan, sebelumnya MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Dengan jadwal tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 18 November 2026.

Namun, Presiden membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi dan meminta pertimbangan berbagai pihak sebelum mengajukan nama calon Wakil Presiden.

"Akan tetapi, jadwal kegiatan Presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan—dua nama calon Wakil Presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," ujarnya.