Politik

Revitalasi Peran Cendekiawan, Muktamar VIII ICMI Dijadwalkan Dibuka Prabowo

Revitalasi Peran Cendekiawan, Muktamar VIII ICMI Dijadwalkan Dibuka Prabowo

JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Muktamar VIII Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) 2026 melalui penyampaian pidato kebangsaan di Istana Negara pada 1 Desember 2026.

Lebih dari 1.000 utusan cendekiawan dari seluruh Indonesia akan mengikuti forum akbar tersebut di Ambon.

Para cendikiawan tersebut berasal dari pengurus wilayah dan daerah ICMI, organisasi otonom, badan khusus, serta perwakilan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan berbagai profesi.

Muktamar ICMI kali ini mengusung tema "Transformasi Cendekiawan Muslim untuk Indonesia Berdaya, Bermartabat, dan Berkelanjutan".

Setelah dibuka presiden, para peserta akan melanjutkan rangkaian sidang utama pada 4-6 Desember 2026 di Kota Ambon, Maluku. Auditorium Universitas Pattimura (Unpatti) akan menjadi pusat kegiatan muktamar.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) ICMI, Prof Arif Satria, mengatakan pemilihan Ambon sebagai tuan rumah memiliki arti strategis bagi penguatan peran kaum intelektual di Tanah Air.

Menurut dia, kecendekiawanan tidak cukup diwujudkan melalui pemikiran, tetapi juga harus diterjemahkan menjadi aksi nyata.

"Kecendekiawanan adalah soal kepedulian, dan kepedulian tidak cukup dengan pemikiran semata, tetapi memerlukan kemampuan menurunkan ke dalam agenda aksi yang membawa manfaat konkret, sistemik, dan berkelanjutan," ujar Arif dalam keterangan pers, Senin (9/11/2026).

Dia menambahkan, ICMI harus terus hadir sebagai sumber inspirasi bangsa yang mampu menggerakkan pikiran sekaligus tindakan kolektif.

Muktamar menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa cendekiawan Muslim dapat menjadi motor perubahan progresif bagi kemajuan Indonesia, termasuk di daerah-daerah kepulauan.

Arif menjelaskan, penunjukan Ambon sebagai tuan rumah dilandasi sejumlah pertimbangan strategis.

Salah satunya mendorong kebangkitan cendekiawan di kawasan timur Indonesia agar memiliki kapasitas, daya saing, dan kesempatan yang setara dalam pembangunan nasional.