Jakarta (ANTARA) - Indonesia memperkuat persiapan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) dengan Jepang untuk memenuhi potensi permintaan hingga 100 juta ton CO2 hingga tahun 2030.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan kerja sama JCM tidak hanya bertujuan menghasilkan kredit karbon, tetapi juga mendorong investasi berkelanjutan untuk pelestarian hutan Indonesia.
Indonesia, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, memiliki keunggulan dibandingkan Negara mitra Jepang lainnya karena satu-satunya yang memiliki lahan gambut dan mangrove dari kawasan hutan.
Nantinya Indonesia dan Jepang akan menyusun metodologi bersama untuk penghitungan kredit karbon sektor kehutanan khususnya gambut dan mangrove agar proyek yang dikembangkan memiliki standar yang jelas serta memenuhi ketentuan nasional dan internasional.
"Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengatasi perubahan iklim melalui aksi nyata, kolaborasi teknologi, dan mobilisasi investasi berkelanjutan,” kata Laksmi saat berbicara pada sesi panel bertajuk “Accelerating High Integrity Forest Carbon Through the Indonesia - Japan on Joint Crediting Mechanism” di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).
Target mitigasi Jepang melalui JCM diperkirakan mencapai akumulasi sekitar 100 juta ton CO2 hingga tahun 2030. Mengacu pada laporan Quantum Commodity Intelligence (QCIntel) harga karbon dari JCM dari proyek berbasis alam diperkirakan sekitar 25 - 28 dolar AS per ton.
Sehingga total valuasi dari pasar karbon JCM Jepang dapat mencapai 2,5 miliar hingga 2,8 miliar dolar AS atau setara Rp40 triliun hingga Rp44,8 triliun.
Indonesia, menurut dia, memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), pembangunan hutan tanaman, rehabilitasi hutan, serta perlindungan dan pemulihan gambut dan mangrove.
Pada kesempatan sama Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menjelaskan gambut dan mangrove merupakan dua ekosistem yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan proyek JCM.
Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dan 3,46 juta hektare mangrove, tambahnya, dari luas mangrove tersebut, sekitar 2,73 juta hektare berada di kawasan hutan.
Dia menjelaskan pengembangan proyek masih membutuhkan metodologi penghitungan emisi yang sesuai, sistem pengukuran dan pemeriksaan hasil yang kuat, serta perlindungan lingkungan dan sosial.
Persiapan tersebut diperlukan untuk memastikan pengurangan emisi yang dihasilkan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sebelum ditetapkan sebagai kredit karbon.
"Kerja sama Indonesia - Jepang ini akan mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan di Indonesia dan selaras dengan pengurangan emisi gas rumah kaca global seperti diatur pada Article 6 Paris Agreement," ujar Ilham.
Sementara itu Deputi Direktur Jenderal Badan Kehutanan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang Kotaro Shimizu mengatakan kedua negara sedang menyusun pedoman JCM untuk sektor kehutanan dan lahan gambut.
"Untuk mempercepat pekerjaan ini dan mendukung pelaksanaan awal JCM di sektor kehutanan, Pemerintah Jepang berencana mengirimkan seorang tenaga ahli JICA ke Kementerian Kehutanan Indonesia," katanya.
Direktur Strategi Internasional Kementerian Lingkungan Hidup Jepang Toru Terai mengatakan pendapatan dari kredit JCM dapat membantu menutup biaya tambahan penggunaan teknologi rendah emisi yang umumnya lebih mahal dibandingkan teknologi konvensional.
Bagi Indonesia, pendapatan tersebut dapat membantu membiayai proyek penurunan emisi dan mendukung pencapaian target iklim nasional, lanjutnya, sementara bagi Jepang, JCM membuka peluang investasi dan usaha bagi perusahaan di negara tersebut.