JAKARTA – Ketergantungan impor BBM dan LPG membuat Indonesia rentan terhadap gangguan pasokan energi global. Eskalasi konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 menunjukkan risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan gangguan pengiriman di Selat Hormuz, tetapi juga konsentrasi pemasok, asal bahan baku, dan keterbatasan stok penyangga.
Ketergantungan impor terjadi karena kebutuhan energi domestik terus meningkat, sementara produksi migas nasional menurun. Volume produksi domestik tercatat turun dari 287 juta barel pada 2015 menjadi 221 juta barel pada 2025.
Saat ini, Indonesia mengimpor sekitar 81 persen kebutuhan LPG dan lebih dari 60 persen kebutuhan bensin. Pemerintah juga mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang domestik, dengan volume mencapai 41 persen dari total pengolahan kilang.
Secara keseluruhan, impor migas mencapai sekitar 36,7 miliar dolar AS atau setara 15 persen dari total impor Indonesia.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, mengatakan ketergantungan impor membuat ketahanan energi Indonesia tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan nasional.
“Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG menunjukkan ketahanan energi tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan nasional. Konsentrasi pemasok dan keterbatasan sumber pasokan alternatif juga menjadi faktor penting yang menentukan kesiapan Indonesia dalam menghadapi gangguan pasokan global,” kata Intan dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Intan, risiko gangguan pasokan tidak hanya ditentukan oleh jarak dan jalur pengiriman, tetapi juga asal bahan baku yang digunakan negara pemasok. Impor bensin, solar, dan avtur dari Singapura dan Malaysia, misalnya, memang menempuh jarak relatif pendek. Namun, kilang di kedua negara tersebut masih mengandalkan minyak mentah dari kawasan Teluk.
Karena itu, pembelian produk energi dari negara tetangga belum tentu menghindarkan Indonesia dari dampak gangguan di Timur Tengah. Pergantian negara pemasok juga belum tentu mengurangi risiko apabila sumber bahan baku dan jalur pengirimannya tetap sama.
“Diversifikasi negara pemasok memang dapat mengurangi ketergantungan terhadap satu kawasan, tetapi tidak serta-merta menghilangkan risiko. Indonesia juga perlu memperhatikan asal bahan baku, jalur pelayaran, serta ketergantungan kilang negara pemasok terhadap minyak mentah dari kawasan yang sama,” ujar Intan.
Intan juga menyoroti antrean di sejumlah SPBU di Bali akibat keterlambatan kapal tanker pada Oktober 2026. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan stok nasional yang dinyatakan aman belum tentu menjamin pasokan tersedia tepat waktu di daerah.
Stok penyangga diperlukan agar penyaluran energi tetap berjalan sambil menunggu pengiriman berikutnya.
“Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan cadangan penyangga energi yang memadai serta sistem distribusi yang mampu menjaga ketersediaan BBM dan LPG hingga ke konsumen,” ujar Intan.
Intan menilai ketahanan energi Indonesia perlu dibangun dari hulu hingga hilir. Pemerintah perlu memperkuat cadangan penyangga energi, meningkatkan kapasitas penyimpanan dan keandalan kilang, serta memastikan diversifikasi impor turut memperhitungkan risiko di sepanjang rantai pasok.
“Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menghadapi gejolak harga global, tetapi juga menjaga kepastian pasokan energi bagi masyarakat dan industri,” ucap Intan.