REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempresentasikan paket solusi komprehensif untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dua forum internasional tingkat tinggi, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 dan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC). Langkah diplomasi aktif ini dilakukan untuk menunjukkan bukti nyata keberhasilan Indonesia dalam menangani karhutla.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa Indonesia memaparkan langkah-langkah konkret ini di Manila dan Turki. "Upaya diplomasi aktif ini didukung oleh bukti nyata keberhasilan operasi pemadaman kebakaran domestik, penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi pelanggar, serta inovasi dalam pembiayaan konservasi dan restorasi ekosistem skala besar," ujarnya dalam sebuah pernyataan, Kamis.
Strategi Komprehensif di COP31 Turki
Di forum iklim COP31 di Turki, Indonesia memamerkan pendekatan komprehensif dalam manajemen karhutla. Pendekatan ini menggabungkan operasi pemadaman, pencegahan, pemantauan satelit, penegakan hukum, kerja sama lintas sektor, dan reboisasi untuk mengimbangi emisi di tengah tantangan fenomena El Niño.
Pribadi menambahkan bahwa pengendalian karhutla, perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, rehabilitasi mangrove, dan upaya reboisasi diintegrasikan untuk membantu mencapai target pengurangan emisi sektor kehutanan Indonesia pada 2030. Target tersebut berada di bawah program FOLU Net Sink.
Pada COP31, kementerian juga mendorong solusi jangka panjang melalui kerja sama ekonomi hijau dan restorasi bentang alam hutan. Menurut Pribadi, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap restorasi karbon berintegritas tinggi, menyinergikan pengelolaan lahan gambut lintas benua, dan mendorong pembiayaan konservasi jangka panjang yang inovatif.
"Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, kami mempromosikan skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di COP31," tegas Pribadi.
Dorong Ratifikasi Pusat Koordinasi ASEAN
Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia memainkan peran kunci dengan mendorong percepatan ratifikasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) pada KTT ASEAN ke-49 di Manila. Pusat koordinasi pengendalian polusi asap lintas batas ini telah memiliki sekretariat di Jakarta, namun membutuhkan ratifikasi dari setidaknya enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi penuh.
Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa sejauh ini baru Vietnam yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Pribadi menjelaskan bahwa ACCTHPC dirancang untuk memperkuat implementasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas (AATHP), yang telah berlaku sejak 2003.
Fungsi pusat koordinasi ini meliputi fasilitasi berbagi data kualitas udara, pemantauan titik panas dan kebakaran, bantuan teknis, serta koordinasi respons lintas batas. "Sejalan dengan inisiatif ASEAN ini, Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura dalam pertukaran informasi mitigasi karhutla dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.