Para pakar keamanan siber buka suara soal ribuan yang menyasar sektor perbankan di Indonesia.
Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengingatkan bahwa data ancaman siber yang diungkap oleh situs Fortinet merupakan upaya serangan yang terdeteksi dan diblokir, bukan jumlah sistem yang berhasil dibobol.
Ia menganalogikan data tersebut seperti perangkat CCTV di kompleks perumahan yang mencatat setiap orang yang mencoba membuka pagar. Meski tercatat ratusan ribu upaya, bukan berarti ratusan ribu rumah telah menjadi korban pencurian.
"Ibarat CCTV di kompleks perumahan yang mencatat setiap orang yang mencoba membuka pagar. Ratusan ribu kali tercatat, tetapi bukan berarti ratusan ribu rumah kemalingan," kata Alfons kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/11).
Pernyataan tersebut mengacu pada data Threatmap dalam situs Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB yang mengungkap sektor perbankan menjadi industri yang paling banyak ditargetkan oleh penjahat siber dengan total sekitar 761.000 ancaman yang terdeteksi.
Posisi berikutnya diikuti oleh sektor teknologi dengan 386.000 ancaman yang terdeteksi, pemerintah sebanyak 121.000, edukasi sebanyak 48.000, manufaktur 42.000 dan telekomunikasi 18.000.
Data tersebut turut mengungkap sebanyak 1,6 juta serangan yang berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir. Angka ini meningkat dari 50.600 serangan yang terdeteksi dan berhasil diblokir pada Sabtu (7/11) dalam 24 jam, dengan rata-rata 4 serangan terdeteksi per detik.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyebut angka yang dirilis oleh Fortinet perlu menjadi perhatian, namun tidak boleh diartikan sebagai banyaknya sistem perbankan yang berhasil diretas.
Menurut Pratama, aktivitas yang terdeteksi dan diblokir oleh sistem keamanan siber memiliki beragam bentuk. Aktivitas ini meliputi pemindaian jaringan, percobaan eksploitasi kerentanan, serangan brute force hingga aktivitas otomatis yang dijalankan oleh botnet.
"Dengan demikian, angka tersebut lebih menggambarkan tingginya tekanan ancaman terhadap infrastruktur digital Indonesia daripada jumlah bank yang berhasil diretas," kata Pratama dalam pernyataan terpisah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/11).
Pratama menyebut kondisi seperti bukan fenomena baru. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 5 miliar anomali trafik atau potensi ancaman siber di Indonesia.
Hal ini berarti, kata Pratama, ruang digital nasional memang kerap menjadi sasaran dan percobaan serangan siber.
Pratama menyebut, perubahan yang terjadi terletak intensitas serangan, variasi modus, serta kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi untuk mengotomatiskan aksinya.
"Karena itu, tingginya angka pada Fortinet tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai kondisi darurat, tetapi juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang dapat diabaikan," ujar Pratama.
Kenapa perbankan jadi sasaran utama serangan siber?
Pratama menilai alasan sektor perbankan menjadi sasaran utama serangan siber karena memiliki nilai ekonomi dan strategis yang tinggi. Pasalnya, sistem perbankan menyimpan dana identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah.
Menurutnya, keberhasilan dalam memperoleh akses terhadap sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk pencurian dana, pengambilalihan akun, pemasaran maupun perdagangan data di pasar gelap.
Risiko tersebut turut dinilai semakin luas seiring berkembangnya layanan mobile banking, pembayaran digital, API serta integrasi perbankan dengan berbagai penyedia teknologi.
Pratama mengatakan pelaku serangan tidak selalu menargetkan sistem inti bank, namun mereka dapat memanfaatkan celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan maupun kredensial nasabah untuk mendapatkan akses ke sistem perbankan.
"Pelaku tidak selalu menyerang sistem inti bank, tetapi dapat memanfaatkan kelemahan vendor, perangkat karyawan, maupun kredensial nasabah sebagai pintu masuk," jelas Pratama.
Bagaimana Kesiapan Perbankan Menghadapi Serangan Siber?
Ilustrasi. Pakar keamanan siber mengungkap ribuan serangan siber di sektor perbankan Indonesia. Masyarakat diimbau waspada, namun tidak panik terhadap ancaman ini. (Foto: iStockphoto)
Dari sisi kesiapan, Pratama menilai sejumlah bank besar di Indonesia umumnya memiliki investasi teknologi keamanan, pusat pemantauan serta mekanisme respons insiden.
Namun demikian, tingkat kematangan keamanan siber belum tentu merata di seluruh industri, terutama pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Menurutnya, kesiapan tidak cukup diukur dari kepemilikan firewall atau perangkat keamanan lainnya, namun juga dari kemampuan mendeteksi anomali secara real-time, mencegah pergerakan pelaku di dalam jaringan, menjaga kerahasiaan dan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
"Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga harus terus dilakukan," tutur Pratama.
Ia menilai ancaman siber merupakan risiko yang tidak terpisahkan dari perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan siber sektor perbankan melalui deteksi dini, pertukaran intelijen ancaman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengujian ketahanan sistem secara berkala.
Meski begitu, upaya ini juga harus disertai komunikasi publik yang transparan dan bertanggung jawab. Statistik keamanan siber perlu disampaikan dengan konteks yang tepat agar tidak menimbulkan kepanikan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Pratama menegaskan hal yang dibutuhkan saat menghadapi ancaman siber adalah kewaspadaan dan kesiapan, bukan kepanikan.
"Jangan sampai angka statistik ancaman siber justru memunculkan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan," imbuh Pratama.
Imbauan kepada masyarakat
Alfons mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun juga tidak lengah. Ia mengingatkan pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan digital seperti mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA), tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun serta mengakses layanan perbankan hanya melalui aplikasi resmi atau dengan mengetik langsung alamat situs bank.
"Saya menyarankan masyarakat tidak panik, tetapi juga tidak lengah. Yang lebih mengkhawatirkan bukan angka di peta, melainkan tren tahunan yang terus naik," tutur Alfons.
Hal serupa turut disampaikan oleh Pratama. Menurutnya, masyarakat perlu waspada terhadap phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya.
Selain itu, Pratama turut menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber.
Menurut Pratama, selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi dapat tetap dilakukan seperti biasa.
"Masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya berdasarkan angka pada threat map. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dana nasabah sedang terancam hanya dari tingginya aktivitas deteksi serangan," ungkap Pratama.
"Selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak terdapat pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, aktivitas transaksi sebaiknya tetap dilakukan secara wajar," imbuhnya.