Politik

Rieke Soroti Kepmen ESDM Soal Usaha Tambang di Perairan Ujung Kulon Bertentangan dengan Keppres

Rieke Soroti Kepmen ESDM Soal Usaha Tambang di Perairan Ujung Kulon Bertentangan dengan Keppres

JAKARTA -- Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 bulan Februari yang bertolak belakang dengan Keputusan Presiden bulan Mei, sehingga perlu dianalisis mendalam. Rieke menyebut Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tersebut diterbitkan pada Februari mengenai pembukaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Padahal itu WUP Februari 2026, di bulan Mei 2026 itu Pak Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan terkait penetapan secara serius konservasi terhadap Taman Nasional Ujung Kulon ini,” kata Rieke di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Oleh karena itu, ia menilai kebijakan tersebut perlu dianalisis lebih dalam bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai bertolak belakang dengan keputusan Presiden tersebut.

“Persoalan ada keputusan Menteri ESDM yang sedang kami analisis bersama juga dengan dibantu Kementerian HAM, bagaimana keluar Kepmen yang membuka WUP untuk perairan di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujarnya.

Rieke juga menyoroti pentingnya perlindungan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, yang populasinya mulai berkurang, dan berstatus sebagai satwa langka. Ia mengapresiasi sikap tegas Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII pada Selasa (17/11/2026), yang memandang perlindungan badak Jawa dari perspektif kemanusiaan dan hak makhluk hidup. Menurutnya, spesies yang populasinya diperkirakan tersisa sekitar 50 hingga 100 ekor di dunia itu wajib dibela oleh manusia.

“Beliau (Menteri HAM) mengatakan bahwa badak tidak bisa membela dirinya. Maka kita manusia yang harus membela hewan-hewan yang sebetulnya harus di dalam perlindungan,” ujar Rieke.

sumber : Antara