Politik

Said Iqbal Desak Gubernur Jakarta Revisi UMP 2027 Jadi Rp 6,21 Juta

Said Iqbal Desak Gubernur Jakarta Revisi UMP 2027 Jadi Rp 6,21 Juta

JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dari Rp 6.136.000 menjadi Rp 6.210.000. Menurut dia, kalangan buruh meminta tambahan Rp 74 ribu dari nilai yang telah ditetapkan pemerintah provinsi karena kenaikan upah tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

Said mengatakan angka Rp 6.210.000 merupakan usulan unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Ia menegaskan tuntutan tersebut bukan hanya berasal dari KSPI, melainkan telah mendapatkan persetujuan perwakilan serikat buruh lainnya.

"Satu, direvisi Keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,136 juta menjadi Rp 6.210.000," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menyampaikan sikap resmi tersebut bersama jajaran pengurus serikat pekerja.

Said menjelaskan, usulan kenaikan tersebut mempertimbangkan inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,67 persen dengan indeks tertentu sebesar 1,0. Ia mengkritik penggunaan indeks tertentu yang lebih rendah karena berpengaruh terhadap besaran kenaikan upah pekerja.

Said menilai, penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000 atau naik sekitar 7,1 persen belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kenaikan sekitar Rp 407 ribu per bulan disebut tidak cukup untuk memperkuat daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup ibu kota. "Iya, Rp 407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat," ujarnya.

Said menyebut upah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan kenaikan upah minimum agar pekerja mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia juga membandingkan besaran UMP Jakarta dengan potensi upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2027. Menurut perhitungannya, upah minimum kedua wilayah tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp 6,35 juta apabila mengalami kenaikan delapan persen dari kisaran Rp 5,9 juta. "Upah minimum DKI Jakarta Rp 6.136.000 itu lebih rendah nanti dengan upah minimum Bekasi dan Karawang," kata Said.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah provinsi menetapkan upah Jakarta lebih rendah dibandingkan daerah penyangga. Ia mencontohkan perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, seperti perbankan dan perusahaan pertambangan, untuk mengkritik perbedaan standar upah minimum antarwilayah.

Menurutnya, tingginya biaya hidup Jakarta seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran UMP. Ia juga menolak argumentasi pemerintah mengenai pengambilan jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja apabila keputusan tersebut justru mempertahankan rendahnya daya beli buruh.

Said turut menyoroti fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari layanan transportasi gratis hingga bantuan pendidikan dan kebutuhan pokok. Ia menyebut berbagai fasilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi kenaikan upah karena manfaatnya belum tentu diterima seluruh pekerja. "Pertanyaannya: emangnya buruh ke pabrik naik Transjakarta?" ujarnya.

Said menjelaskan, banyak pekerja di Jakarta menggunakan sepeda motor untuk berangkat kerja sehingga tetap harus mengeluarkan biaya transportasi setiap bulan. Ia meminta pemerintah memperhitungkan pengeluaran tersebut dalam melihat kondisi kesejahteraan buruh.

Apabila gubernur tidak bersedia merevisi keputusan UMP 2027, KSPI DKI Jakarta siap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Said menyebut langkah tersebut telah dibahas bersama pengurus serikat pekerja di Jakarta, meskipun prosesnya harus diawali dengan pengajuan keberatan secara administratif kepada gubernur. "Jadi langkah kedua PTUN siap menggugat," kata Said.

KSPI juga berencana melanjutkan kampanye penolakan terhadap kebijakan pengupahan pemerintah provinsi. Pengurus serikat pekerja di Jakarta akan membahas kemungkinan penyelenggaraan aksi demonstrasi secara berulang di Balai Kota untuk mendesak perubahan keputusan gubernur.

Said turut meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur guna menjelaskan dasar penetapan UMP 2027. Ia berharap pemerintah provinsi membuka ruang evaluasi terhadap keputusan tersebut agar kenaikan upah benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Jakarta.