Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Sarasehan Nasional MPR RI untuk membedah peluang penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen alternatif pembiayaan pembangunan. Forum ini menyoroti bagaimana obligasi daerah dapat mendongkrak investasi sekaligus mempercepat pemenuhan layanan publik di daerah.
Diskusi panel diadakan dalam forum yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu 18-19 November 2026 tersebut. Pada diskusi panel hari pertama, hadir lima narasumber lintas sektor, mulai dari kepala daerah, regulator, perbankan daerah, hingga pelaku pasar modal.
Tokoh-tokoh tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
Dalam paparannya, para panelis sepakat bahwa tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar menuntut pemerintah daerah memiliki ruang inovasi pembiayaan di luar ketergantungan pada APBD tahunan maupun dana transfer pusat.
Fondasi Transparansi dan Investasi Layanan Dasar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kepercayaan publik merupakan modal utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Jawa Barat, keterbukaan posisi kas daerah hingga realisasi belanja pajak secara real-time terbukti menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat dalam membayar pajak.
Menurut Dedi, hadirnya opsi obligasi daerah menjadi secercah harapan bagi penguatan kemandirian fiskal daerah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi agar perputaran uang dan sumber daya manusia tidak menumpuk di satu wilayah saja. Selain itu, instrumen pasar modal tersebut menuntut pemda untuk semakin akuntabel.
"Maka ke depan, obligasi daerah adalah cara membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah, membangun transparansi pengelolaan badan usaha daerah, dan membangun transparansi pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah serta badan layanan umum daerah," ujar Dedi di Gedung Nusantara IV Komplek MPR-DPR, Jakarta.
Dedi menambahkan, pembiayaan daerah harus mengutamakan belanja yang tepat sasaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Yang dibangun itu adalah kepercayaan dan kesetaraan. Pinjaman itu untuk menyempurnakan kekurangan dari layanan dasar pemerintah pada masyarakat," jelasnya.
Senada dengan Dedi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan pentingnya memandang belanja daerah sebagai investasi layanan publik. Ia mencontohkan hampir 70 persen belanja pegawai di daerah dialokasikan untuk guru dan tenaga kesehatan.
"Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, guru, perawat. Mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa kita tidak dibangun hanya dengan aspal, baja, dan beton, tapi dengan menyehatkan dan mencerdaskan anak-anak kita," ungkap Emil.
Emil juga membagikan pengalaman Pemprov Jatim dalam menjaga layanan dasar lewat skema belanja operasional seperti layanan transportasi umum Bus Trans Jatim senilai Rp 201 miliar dengan skema availability payment, penyediaan Trans Jatim Laut, hingga pemberian sekitar 80 ribu beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta.
Di sisi lain, Emil mengingatkan perlunya kepastian proyeksi fiskal bagi daerah sebagai dasar penghitungan kemampuan penarikan obligasi, mengingat perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor dalam UU HKPD sempat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim hingga Rp 4,2 triliun.
Meski tingkat imbal hasil (yield) pasar saat ini sedang tinggi, Emil memandang persiapan obligasi daerah tetap krusial untuk visi jangka panjang.
"Kita bukan bikin obligasi untuk bulan depan, tapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Saya rasa memang perlu kita bicara spesifik, identifikasi project apa. Tidak ada yang sempurna bisa dibiayai 100 persen obligasi, pasti perlu ada pembiayaan yang komplementer," kata Emil.
Proyek Bankable hingga Opsi Kredit Sindikasi BPD
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menyoroti bahwa kerangka regulasi obligasi daerah sejatinya telah tersedia melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 1 Tahun 2024, hingga POJK 10/2024, namun belum pernah terealisasi.
Agus menegaskan obligasi daerah semestinya diposisikan sebagai akselerator investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit daerah, air bersih, dan transportasi publik.
"Seharusnya obligasi daerah itu bukan menggantikan atau substitusi karena adanya pemotongan, tapi ini adalah bagian dari penambahan investasi daerah," jelas Agus.
Agar tidak membebani APBD di masa mendatang maupun terkendala pergantian masa jabatan kepala daerah, Agus mengusulkan agar pembayaran obligasi berbasis pada pendapatan proyek (project-based revenue).
Selain memastikan proyek harus bankable serta memiliki kepastian hukum, Agus menyarankan adanya satu atau dua proyek percontohan.
"Tantangan pembangunan daerah saat ini bukan sekadar mencari sumber pembiayaan, tapi bagaimana pembiayaan itu sendiri akan bisa memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi daerah, dan juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," tutur Agus.
Sebagai opsi komplementer apabila pemda masih menemui kendala menerbitkan obligasi, Agus turut menawarkan skema kredit sindikasi dari himpunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Asbanda yang memiliki total aset mencapai Rp 1.100 triliun dengan kapasitas pembiayaan sindikasi Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun serta skema angsuran yang dapat disesuaikan dengan arus kas proyek.
Jaminan Tata Kelola dan Minat Investor Pasar Modal
Dari sisi regulator, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan posisi OJK berada di tahap akhir setelah pemda mengantongi persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan (dengan pertimbangan Kemendagri serta Bappenas).
"OJK adalah regulator dari pasar modal yang angle-nya itu adalah perlindungan terhadap investor publik. Jadi OJK memastikan bahwa dalam penerbitan obligasi daerah atau sukuk, semua peraturan-peraturan yang diminta oleh DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, terpenuhi," ucap Made.
Made memaparkan, pemda wajib menyiapkan prospektus lengkap yang memuat laporan keuangan auditan BPK, pendapat konsultan hukum, hingga pemeringkatan surat utang.
Made menambahkan, setelah dana terhimpun, keterbukaan informasi tetap diawasi secara berkala melalui laporan keuangan tahunan dan laporan realisasi penggunaan dana setiap enam bulan sekali.
Lebih jauh, Made menilai penerbitan obligasi daerah membawa dampak positif bagi tata kelola birokrasi dan partisipasi warga.
"Sebagai sebuah entitas publik, maka governance-nya akan juga ditingkatkan otomatis, karena peraturan-peraturan di pasar modal itu mewajibkan untuk memiliki prinsip-prinsip good corporate governance. Artinya dari sisi transparansi, akuntabilitas, responsibility, akan semakin ditingkatkan," jelasnya.
Optimisme dari sisi pasar juga disampaikan Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. Menurutnya, di tengah dinamika pasar saham, aliran modal asing (foreign flow) pada pasar obligasi domestik secara year-to-date masih mencatatkan angka positif.
"Artinya kepercayaan investor atas Indonesia, makro, masih baik. Dan tentunya ini akan menjadi satu referensi kami bahwa apabila penerbitan obligasi daerah ini bisa pecah telur, appetite dari investor itu tentunya ada," ungkap Juwita.
Namun, Juwita menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang dan menjaga kemampuan bayar (repayment capacity) daerah agar tidak terjadi gagal bayar (default) yang dapat mencederai kepercayaan pasar.
"Begitu obligasi ini terbit, nanti akan ada kewajiban-kewajiban pembayaran bunga ataupun pembayaran imbal hasil kepada investor, kemudian pada saat jatuh tempo juga harus dilunasi," tegasnya
"Artinya jangan sampai ada keterlambatan pembayaran bunga, jangan sampai pada saat jatuh tempo ternyata tidak bisa dilunasi sehingga kepercayaan investor akan terluka," lanjutnya.
Aspirasi Publik hingga Masukan Daerah 3T
Antusiasme peserta turut mewarnai sesi tanya jawab, khususnya dari kalangan mahasiswa.
Salah seorang mahasiswa Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) menyoroti kesinambungan obligasi jangka panjang, pelibatan warga dalam menentukan proyek, hingga kekhawatiran terkait ketatnya syarat batas maksimal pinjaman dan rasio keuangan (DSCR) dalam UU HKPD bagi daerah kepulauan dan wilayah 3T seperti Kepulauan Nias.
Menanggapi pelibatan warga, para panelis sepakat masyarakat wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan agar proyek sesuai dengan prioritas kebutuhan publik.
Emil Dardak menegaskan, proyek besar (flagship) yang dibiayai obligasi pasti melewati pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang substansial agar masyarakat mengetahui dan mengawal manfaatnya.
Adapun berbagai masukan terkait penyesuaian regulasi bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dicatat oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai bahan pendalaman lebih lanjut, seiring dengan penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah kepada pimpinan MPR dan DPR RI
Upaya-upaya tersebut dilaksanakan untuk mendorong lahirnya payung hukum pembiayaan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.