SEMARANG -- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Sekretaris Daerah Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono. Dia dinyatakan telah secara sah dan terbukti bersalah dalam kasus pemerasan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Cilacap untuk tunjangan hari raya (THR) Lebaran. Dalam kasus tersebut, Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, turut menjadi terdakwa.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Rosana Irawati saat membacakan amar putusan terhadap Sadmokok, Selasa (10/11/2026).
Rosana menyatakan Sadmoko telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain penjara, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200 juta kepada Sadmoko.
Denda tersebut harus dibayarkan dalam jangka satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tak dapat dibayarkan, Sadmoko harus menggantinya dengan pidana penjara selama 80 hari.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan bahwa Sadmoko memiliki peran yang saling melengkapi dengan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman, terkait kasus pemerasan OPD untuk kebutuhan THR Lebaran. Berdasarkan dakwaan jaksa KPK, dari hasil pemerasan yang terjadi antara Februari-Maret 2026 tersebut, dana yang terkumpul yakni Rp568 juta.
Majelis hakim juga menilai, kedudukan Sadmoko dan Syamsul setara dalam konteks turut serta melakukan tindak pidana, terlepas dari hierarki jabatan keduanya. “Antara pejabat dan golongan tersebut memiliki kesepakatan niat jahat untuk melakukan tindak pidana dan merealisasikan dalam bentuk kerja sama yang nyata,” demikian pertimbangan majelis hakim.
Dalam persidangan, majelis hakim turut membacakan pertimbangan yang memperberat dan meringankan vonis terhadap Sadmoko. Dalam pertimbangan memberatkan, perbuatan Sadmoko dinilai tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Selain itu, sebagai aparatur sipil negara (ASN), Sadmoko dinilai tidak memberikan contoh yang baik dan tak dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
Sementara hal yang meringankan, Sadmoko bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta berterus terang mengakui perbuatannya. Sadmoko menyatakan masih akan menimbang apakah akan menerima atau mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan padanya. (Kamran Dikarma)
(Foto di Gudang Foto)