Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan perempuan, serta seluruh elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Pemerintah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, tidak akan maksimal kalau kita tidak bergandengan tangan. Salah satunya untuk menjangkau itu kita punya Puspaga, kemudian ada PATBM, ada relawan, ada Forum PUSPA. Ini semuanya kita tunjukkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses," kata Menteri PPPA dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya saat kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara.
Ia mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain regulasi, pemerintah juga menghadirkan berbagai sarana yang memudahkan masyarakat mengakses edukasi dan layanan, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Relawan SAPA, dan Forum Puspa.
Arifah Fauzi mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan luka fisik maupun psikologis, melainkan juga ancaman bagi ketahanan nasional.
Berdasarkan data KemenPPPA, sepanjang 2025 terdapat 35.978 kasus kekerasan yang dilaporkan.
Kekerasan dapat berdampak pada terhambatnya pendidikan, membatasi kesempatan perempuan untuk berdaya, serta mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
"Kalau kasus-kasus perempuan dan anak tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh, maka ini sebetulnya ancaman akan hilangnya generasi yang berkualitas," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Pihaknya mengapresiasi Provinsi Maluku Utara yang telah memiliki sembilan UPTD PPA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, KemenPPPA terus memperjuangkan keberlanjutan dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NFPPA).
Pada 2026, dukungan tersebut disalurkan kepada 305 pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak.
Ia berharap seluruh organisasi kemasyarakatan perempuan dan pemangku kepentingan di Maluku Utara dapat mengambil peran aktif dalam membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
"Saya berharap Ibu dan Bapak semua merasa terpanggil untuk melindungi anak-anak dan perempuan kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Ajarkan anak kita untuk tidak menyakiti orang lain, berikan mereka perisai untuk melindungi diri, kemudian ajak tetangga sekitar untuk sama-sama menjaga," kata Arifah Fauzi.