Liputan6.com, Jakarta - Otoritas () dan (BI) memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan (). Melalui kebijakan ini, konsumen yang bersengketa dengan penyelenggara di sektor dapat memanfaatkan layanan penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, kerja sama ini diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen sekaligus menekan potensi kerugian. Ia juga mengingatkan pelaku usaha jasa keuangan agar menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky, dikutip Selasa (17/11/2026).
Dicky menambahkan, perlindungan konsumen membutuhkan sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan. Kerja sama tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Amanat UU P2SK
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.
LAPS SJK sendiri telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Perluasan layanan semakin terbuka setelah BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Kebijakan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk membawa sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas atau melalui pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
Meski demikian, konsumen tidak bisa langsung membawa setiap keluhan ke LAPS SJK. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab menangani pengaduan melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK atau pengadilan. Proses melalui LAPS SJK dikenal sebagai External Dispute Resolution (EDR).
Sengketa Keperdataan
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal, tetapi belum menemukan kesepakatan. Sengketa juga tidak boleh sedang diproses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pelaku usaha diharapkan memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan mendukung proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan.
Melalui perluasan layanan ini, kedua otoritas berharap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran semakin kuat. Selain memberikan kepastian bagi konsumen, mekanisme tersebut juga diharapkan menciptakan proses penyelesaian sengketa yang adil bagi pelaku usaha.