Liputan6.com, Jakarta - Setelah tertahan selama 18 tahun di , Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang. Aturan tersebut mengatur perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan para anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.
Jalan Panjang RUU Perampasan Aset
Sebelum pengambilan keputusan, Puan menyinggung lamanya perjalanan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya mendapat persetujuan DPR.
“Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan.
Puan sekaligus menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan pihak tertentu.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Menurut Puan, pembahasan RUU tersebut telah melalui berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dia menyebut sebanyak 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) telah dilaksanakan selama proses pembahasan.
Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menjaring masukan masyarakat.
“Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi,” ujar Puan.
Puan mengatakan pembahasan juga mencakup penelitian, penelaahan, dan evaluasi agar pengaturan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan ketentuan hukum lain, termasuk KUHAP dan KUHP.
Dia berharap undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara sesuai dengan tujuan pembentukannya.