Politik

Setelah 87 Kali Pembahasan, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa ke Paripurna

Setelah 87 Kali Pembahasan, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa ke Paripurna

Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui proses pembahasan panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya menuntaskan pembahasan tingkat I. bersama pemerintah sepakat membawa rancangan aturan tersebut ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah rampung di Komisi III DPR bersama pemerintah.

“Pada hari ini kami telah antara DPR dalam hal ini komisi teknis Komisi III dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dasco menambahkan, hasil pembahasan tingkat I tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang.

“Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset berlangsung cukup panjang. Komisi III DPR menggelar puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, hingga berbagai pihak terkait.

“Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali RDPU, RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, rangkaian RDPU terkait RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak September 2025. Pembahasan bahkan tetap berlangsung ketika DPR memasuki masa reses.

“Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujar Habiburokhman.

Kabar Baik untuk Korban Investasi Bodong

Di balik panjangnya pembahasan, Habiburokhman mengungkapkan ada ketentuan yang masuk belakangan dan dinilai membawa kabar baik bagi korban investasi bodong serta perdagangan saham bodong. Sebelumnya banyak korban mengadu ke Komisi III DPR karena kesulitan mendapatkan kembali uang mereka dari hasil perampasan aset terkait tindak pidana.

“Dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Selain pengembalian kerugian korban, Komisi III DPR juga memberi perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Habiburokhman mengklaim rancangan aturan tersebut telah dilengkapi ketentuan untuk mencegah perampasan aset digunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

“Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi Pak Dasco semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan insyaallah sudah tertutup,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Persetujuan diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Dasco setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Meski proses pembahasan tingkat I telah selesai, DPR belum menetapkan tanggal rapat paripurna untuk pengambilan keputusan akhir.

“Yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju?” tanya Dasco.

“Setuju!” jawab peserta rapat.

Dasco kemudian mengetuk palu sidang yang disambut tepuk tangan peserta rapat.

Saat ditanya apakah RUU Perampasan Aset akan dibawa ke paripurna pada Kamis (19/11/2026), Habiburokhman menyatakan masih menunggu jadwal.

“Ya, kapan tanggalnya kita masih nunggu, tapi yang jelas terdekat, yang terdekat,” pungkasnya.