JAKARTA -- Ada yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026). Dua petinggi pemerintahan itu menyampaikan pesan Presiden RI dengan dua sudut yang berbeda.
Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Saran tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi. Gibran mengatakan, pertemuan itu membahas dinamika yang berkembang belakangan ini, termasuk persoalan dokumen pendidikannya.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran, Selasa (10/11/2026).
Dia bahkan mengungkapkan kedekatan personalnya dengan Presiden. "Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," katanya.
Sebaliknya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengambil sudut bantahan Presiden RI menolak niat Gibran mundur. Artinya, Gibran dipersilahkan untuk mengundurkan diri.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Prasetyo juga menjelaskan Gibran seperti meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mensesneg tak menyatakan Presiden menyarankan ke Gibran untuk berjuang di pengadilan.
Gibran Fight
Pernyataan Wapres yang berbeda sudut dengan Mensesneg menunjukkan bahwa Gibran tidak akan menyerah begitu saja. Mantan Wali Kota Solo itu seperti menggunakan cara terakhir agar dapat terus bertahan di tengah gempuran politik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai keputusan untuk bertarung itu merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan Gibran membuktikan polemik mengenai dokumen kependidikannya.
Meski secara hukum sulit untuk menemukan hasil positif, tidak ada cara lain bagi Gibran selain bertarung. "Semacam buying time dan usaha terakhir Gibran untuk membuktikan urusan ijazahnya di PTUN. Problemnya, Yusril bilang upaya apapun sudah tertutup setelah putusan MK dan MA. Jadi repot sebenarnya secara hukum, tapi bagi Gibran yang penting fight terus buktikan soal ijazahnya," kata dia ketika dihubungi Republika, Selasa (10/11/2026).
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menilai tensi politik akan makin memanas ke depannya setelah Gibran menyatakan bakal bertarung. Menurut dia, Gibran pasti sudah menyiapkan berbagai langkah untuk bisa menang dalam pertarungan tersebut.
"Menurut saya ke depan tensi politik makin panas. Gibran akan melakukan fight dengan segala cara, termasuk coba peruntungan politik melalui PTUN," kata Zaki.
Ia menilai, sikap yang diambil Gibran jelas menunjukkan yang bersangkutan bergeming menghadapi tekanan dari masyarakat dan partai politik. Mengingat, selama ini banyak masyarakat dan partai politik yang memintanya untuk mundur.
"Kita tunggu kartu truff politik yang akan dimainkan," ujar Zaki.
Putusan MA Final