Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan menggelar sidang lanjutan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Rakapada Kamis (12/11).
Melansir sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta, agenda pada sidang besok adalah tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional.
Penggugat dalam perkara 255/G/2026/PTUN.JKT ini adalah PT Mercy Toga Kirana dan tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi mengatakan sidang tetap dilanjutkan meski sebelumnya pihak penggugat walk out dan menyatakan akan mencabut gugatan.
Ia menyebut majelis hakim yang mengadili perkara itu sebelumnya telah memutuskan menolak permohonan pencabutan gugatan.
"Sikap majelis terhadap permohonan pencabutan penggugat telah dibacakan pada tanggal 5 Nov 2026 lalu, yang pada intinya menolak permohonan tersebut karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi keberatan terhadap permohonan tersebut," kata Febrina saat dihubungi, Rabu (11/11).
Febrina pun memastikan agenda sidang besok tetap berjalan.
"Maka agenda besok sidang tetap berjalan," ujarnya.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebelumnya mengaku akan berjuang di PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Ia mengklaim mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal itu.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran, Selasa (10/11).
Namun, terpisah, Kepala Badan Komuniksai (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyanggah keterangan Gibran soal saran dari Prabowo untuk lanjut berproses di pengadilan.
Syahganda mulanya mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh. Dia menegaskan pandangan Yusril itu mewakili Prabowo.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11), seperti dikutip dari detikcom.
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," sambungnya.
Sementara itu, advokat Denny Indrayana yang juga dari tim hukum penggugat, Mercy, mengaku pihaknya mempertimbangkan untuk kembali hadir dalam sidang dan batal mencabut gugatan di PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen pada Pilpres 2024.
Selaku kuasa hukum, Denny sebelumnya mencabut perkara tersebut setelah ada putusan MK, dan diperkuat putusan kasasi MA.
"Jadi mengatakan akan melakukan langkah pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara--saya membacanya ini adalah perkara yang sedang digugat oleh Ibu Mercy Sihombing--yang kami Mas Herianto dan beberapa rekan menjadi kuasa hukumnya, itu adalah langkah yang tidak hanya melawan, membangkang, tapi juga keliru," kata Denny dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (10/11).
"Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan," imbuhnya.
Meski begitu, Denny juga mempertimbangkan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Kemendikdasmen akan melaksanakan kasasi MA dengan mencabut surat keterangan penyeteraan ijazah SMA Gibran.
Denny mengaku pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemohon kasasi MA, Subhan Palal untuk berurat ke Kemendikdasmen, agar putusan MA segera dieksekusi.
Merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Denny menjelaskan, Pasal 7 Ayat 2 menyebut bahwa pemerintah wajib menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dia menilai, rencana perlawanan Gibran di PTUN dan melakukan PK keliru.
"Jadi dari segala sisi hukum administrasi dan hukum tata negara melakukan fight kata Wakil Presiden melalui perkara Ibu Mercy di PTUN adalah langkah yang bukan saja tidak menghormati konstitusi, tapi juga salah secara strategi dan salah secara konsep," katanya.