Nasional

Sidang Paripurna, Bupati Sanjaya dan DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027

Sidang Paripurna, Bupati Sanjaya dan DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027

Tabanan (ANTARA) - Pemda Tabanan dan DPRD Tabanan menyepakati APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.

Hal tersebut tertuang saat, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri rapat paripurna ke-16 masa persidangan III tahun 2026 dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2027, di gedung DPRD Tabanan, Selasa.

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama sekaligus cerminan kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Tabanan.

Adapun postur APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar. Bupati Sanjaya menjelaskan, penyusunan anggaran tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta menetapkan skala prioritas yang tepat sasaran.

“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” kata Bupati Tabanan Gede Sanjaya.

Ia berharap seluruh program dan kegiatan dalam APBD 2027 mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Setelah disepakati bersama, Ranperda APBD tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, pada rapat Paripurna ini, Bupati Sanjaya menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga ranperda, yakni ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, ranperda tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, serta ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah air minum tirta amertha buana.

Terkait ranperda narkotika, Bupati Tabanan Gede Sanjaya menambahkan, peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tabanan menjadi perhatian serius. Berdasarkan data badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tabanan, tercatat 26 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 82 kasus pada tahun 2024, dan masih terdapat 72 kasus pada tahun 2025. Melalui ranperda tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilakukan secara lebih terpadu melalui penguatan koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, ranperda tentang BPBD diajukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia tahun 2025, Tabanan memiliki skor risiko bencana 116,72 dengan kategori sedang.

Dalam penyampaian laporan Badan Anggaran, Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan, I Wayan Budi Artana menekankan, pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dengan memperhatikan urgensi kebutuhan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Gede Sanjaya berharap kesepakatan APBD 2027 dan pengajuan ketiga ranperda tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, dengan terus memperkuat sinergi serta kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani (AUM).