Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Sohibul Iman, menyebutkan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad banyak diperbincangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan masih ada satu nama lain yang dinantikan untuk melengkapi dua kandidat yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, ya sekiranya kawan-kawan sudah tahu lebih ya, lebih dulu dari saya kan. Memang kan yang banyak disebut-sebut kan Pak Dasco ya. Tapi kan tidak cukup satu kan, harus dua kan," kata Sohibul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketua Majelis Syura PKS itu mengatakan penentuan dua nama calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Prabowo. "Nah, ini kita tinggal tunggu yang keduanya ini siapa kan. Tentu itu adalah hak prerogatif dari Pak Presiden dan partai-partai pengusung beliau," ujarnya.
"PKS bukan pengusung beliau. Karena itu, PKS tentu tidak pada posisi untuk mencalonkan siapa pun," imbuh dia.
Sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan hampir semua DPD hingga DPC Gerindra mengusulkan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden. Sugiat mengatakan usulan tersebut disampaikan para pengurus daerah atas inisiatif sendiri.
"Kemarin bukan hanya tiga DPD ya, kemarin hari Minggu kita mendapat informasi hampir seluruh DPD provinsi se-Indonesia, bahkan juga DPC-DPC itu tanpa diperintah, tanpa diberi arahan, inisiatif sendiri itu memberikan statement di media mengusulkan nama Bang Dasco," kata Sugiat sebagaimana dikutip pada Senin (16/11).
"Kalau dari masukan, usulan, suara akar rumput kami, kemarin hampir semua DPD provinsi dan DPC memang menyebut satu nama Bang Dasco," sambung dia.
Sugiat mengatakan DPP Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut. Dia mengatakan keputusan akhir merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo
"Secara resmi memang DPP belum melakukan rapat. DPP ini kan ya ketua umumnya kan langsung Pak Prabowo. Kan kalau DPP-nya setuju ya udah pasti itu menjadi keputusan Pak Prabowo. Kami serahkan proses ini, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memutuskan," ujarnya.