Surabaya (ANTARA) - Satu galon solar di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo mungkin tampak sebagai temuan kecil di tengah hiruk-pikuk pengelolaan sampah Kota Surabaya, Jawa Timur.
Ketika bahan bakar itu diduga berasal dari tangki truk pengangkut sampah dan dialihkan untuk dijual, persoalannya melampaui pelanggaran disiplin sopir. Di sana ada pertanyaan tentang amanah anggaran, pengawasan aset, dan mutu pelayanan publik.
Temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya bermula dari survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura. Tim yang memeriksa kawasan Surabaya Barat melihat sebuah truk sampah berhenti di lokasi yang bukan bagian dari alur perjalanan semestinya. Pemeriksaan kemudian menemukan galon-galon berisi solar di sebuah gudang sekitar Benowo.
Dua sopir dipanggil untuk menjalani pemeriksaan internal dan berita acara pemeriksaan. Keterangan awal menyebut pemindahan solar berlangsung sekitar dua bulan. Dalam pemeriksaan lanjutan, seorang sopir mengaku telah menjalankan praktik itu sekitar lima tahun, sedangkan sopir lainnya diduga lebih lama.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut praktik tersebut telah berlangsung puluhan tahun berdasarkan laporan yang diterimanya.
Perbedaan rentang keterangan itu perlu menjadi perhatian. Klaim praktik puluhan tahun tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Durasi, jumlah solar yang dialihkan, nilai transaksi, pihak pembeli, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain harus ditelusuri melalui bukti yang sah. Sampai proses itu tuntas, perkara ini tetap harus ditempatkan sebagai dugaan.
Ada hal lain yang perlu diluruskan. Truk pengangkut sampah termasuk kendaraan layanan umum yang diperkenankan menggunakan solar bersubsidi sesuai ketentuan pemerintah. Jadi, masalahnya bukan karena armada kebersihan menggunakan solar subsidi.
Penyimpangan diduga terjadi ketika bahan bakar yang dialokasikan untuk layanan kota dipindahkan dari tangki kendaraan dan dialihkan kepada pihak lain.
Pembedaan ini penting agar publik memahami fungsi subsidi. Negara menanggung sebagian biaya energi untuk membantu layanan yang dibutuhkan masyarakat. Solar bagi truk sampah menopang pekerjaan yang kerap luput dari perhatian, tetapi menentukan kesehatan lingkungan, kenyamanan permukiman, dan kebersihan ruang kota.
Setiap liter yang tidak digunakan sebagaimana mestinya berpotensi mengurangi kemampuan armada, sekaligus membocorkan manfaat subsidi negara.
Jejak pengawasan
Peristiwa di Benowo menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar daripada siapa yang mengambil solar. Jika praktik itu benar berlangsung lama, mengapa baru terungkap ketika tim melakukan survei untuk penilaian Adipura?.
Pengungkapan yang bermula dari pengamatan lapangan patut diapresiasi, tetapi juga menunjukkan bahwa pengawasan rutin perlu diuji. Sistem pengendalian semestinya mendeteksi kejanggalan sebelum menunggu kebetulan atau keberanian seseorang untuk membongkarnya.
Penggunaan bahan bakar armada pemerintah seharusnya meninggalkan jejak administrasi yang dapat diperiksa. Setiap kendaraan memiliki identitas, jadwal kerja, rute, jarak tempuh, beban angkut, catatan pengisian, serta kebutuhan bahan bakar yang bisa dibandingkan.
Ketika catatan pembelian tidak sejalan dengan jarak tempuh dan volume pekerjaan, perbedaan itu semestinya menjadi tanda peringatan. Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa dokumen setelah masalah muncul.
Kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Prinsipnya bukan sekadar membuat prosedur, melainkan memastikan pimpinan dan pegawai menjalankan pengendalian secara berkelanjutan untuk menjaga aset negara, keandalan laporan, dan kepatuhan terhadap aturan. Perkara solar ini sekaligus menjadi ujian efektivitas pengendalian internal DLH.
Masalah serupa bukan tanpa preseden di tingkat nasional. Pada Juni 2026, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan memperkuat pengawasan setelah menemukan indikasi penyalahgunaan kode respons cepat kendaraan yang sudah tidak beroperasi serta surat rekomendasi yang tidak sesuai peruntukan.
BPH Migas juga menyebut adanya indikasi solar subsidi dijual kembali oleh oknum tertentu. Pengawasan diperkuat melalui pengendalian kode kendaraan, aplikasi XStar, dan pemantauan lapangan.
Konteks itu menunjukkan digitalisasi penting, tetapi tidak otomatis menghapus penyimpangan. Kode QR membantu memastikan transaksi terkait identitas kendaraan yang terdaftar.
Meskipun demikian, sistem tersebut tidak dengan sendirinya menjamin solar yang masuk ke tangki benar-benar dipakai untuk menyelesaikan rute pengangkutan sampah. Setelah transaksi di SPBU, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab mengawasi penggunaan bahan bakar di dalam armadanya.
Pemeriksaan juga tidak semestinya berhenti pada dua sopir. Penelusuran perlu mencakup rantai pengendalian, mulai dari penetapan kuota, penerbitan rekomendasi, pembelian, pencatatan penerimaan, pengemudi, pengawas lapangan, administrasi, hingga pihak yang diduga menampung atau membeli solar.
Jika ada keterlibatan pihak lain, bukti harus mengarah kepada peran masing-masing. Pegawai yang tidak terlibat tidak boleh ikut menanggung stigma akibat tindakan oknum.
Sistem akuntabel
Pembenahan perlu dimulai dengan audit menyeluruh terhadap konsumsi bahan bakar armada DLH. Pemeriksaan tidak cukup menghitung stok dan nota pembelian, tetapi harus mencocokkan data pengisian dengan nomor polisi, identitas kendaraan, kode pembelian, odometer, jadwal dinas, rute GPS, volume sampah, serta catatan pembuangan di TPA. Data tersebut dapat disandingkan untuk menemukan pola konsumsi yang menyimpang.
Setiap truk perlu memiliki standar konsumsi yang disesuaikan dengan jenis kendaraan, kapasitas, usia mesin, kondisi jalan, beban, dan pola berhenti-jalan. Tidak tepat menetapkan satu angka konsumsi untuk semua armada karena kebutuhan setiap kendaraan berbeda.
Namun, standar terukur dapat menjadi dasar untuk menandai penggunaan yang tidak wajar dan memeriksa penyebabnya secara objektif.
Pengendalian transaksi harus dibuat berlapis. Pengemudi, petugas pencatat pengisian, dan pejabat pengesah laporan sebaiknya tidak berada dalam satu kendali tanpa pemeriksaan silang.
Pengisian menggunakan identitas kendaraan yang sah, sedangkan bukti transaksi dan catatan pemakaian disimpan secara elektronik. Pemeriksaan fisik tangki, pengukuran stok, serta inspeksi mendadak di jalur operasional perlu dilakukan berkala dan berbasis risiko.
DLH juga perlu berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kesesuaian data kendaraan, kuota, kode pembelian, dan mekanisme pengawasan.
Saluran pelaporan internal harus aman bagi pegawai yang ingin menyampaikan dugaan penyimpangan. Perlindungan pelapor dan penghargaan bagi pengemudi yang bekerja jujur sama pentingnya dengan sanksi bagi mereka yang terbukti melanggar.
Proses hukum harus berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum bukan pengganti pembenahan administrasi, sebagaimana audit internal bukan alasan untuk menutup dugaan tindak pidana.
Keduanya perlu berjalan beriringan. Pemerintah kota juga perlu menyampaikan perkembangan pemeriksaan secara berkala, termasuk hasil perhitungan kerugian jika telah tersedia dan langkah perbaikan yang diterapkan.
Dampak penyimpangan bahan bakar tidak selalu langsung terlihat sebagai tumpukan sampah yang meluber. Namun, kekurangan solar dapat mengganggu jadwal, mengurangi jangkauan layanan, menambah biaya operasional, atau memaksa pemerintah mengalokasikan sumber daya tambahan.
Warga mungkin tidak mengetahui berapa liter solar yang hilang, tetapi mereka merasakan akibat ketika pengangkutan terlambat dan lingkungan tidak terawat.
Surabaya membutuhkan armada yang tangguh, sekaligus tata kelola yang dapat dipercaya. Penilaian Adipura semestinya bukan hanya mendorong kota menata wajah dan kebersihan fisiknya, melainkan juga membenahi hal-hal yang tidak selalu terlihat, seperti integritas pengelolaan bahan bakar dan disiplin penggunaan anggaran.
Kota yang bersih tidak cukup ditopang truk yang beroperasi setiap hari. Ia juga membutuhkan sistem yang memastikan setiap liter solar benar-benar sampai pada tujuan semestinya.
Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026