JAKARTA — Wali Kota New York Zohran Mamdani secara terbuka menolak sejumlah agenda politik Democratic Socialists of America (DSA), organisasi sosialis demokratik yang selama ini menjadi basis gerakan politiknya. Meski berbeda pandangan mengenai penghapusan Senat Amerika Serikat, Mahkamah Agung, perbatasan negara, hingga sistem penjara, Mamdani menegaskan dirinya tetap bangga menjadi anggota organisasi tersebut.
Sikap itu disampaikan Mamdani dalam wawancara dengan pembawa acara Shannon Bream di program Fox News Sunday yang disiarkan pada Ahad (8/11/2026). Wawancara tersebut kembali memperlihatkan perbedaan antara agenda transformasi politik jangka panjang DSA dan pendekatan pemerintahan yang dijalankan Mamdani sejak menjabat sebagai wali kota pada Januari 2026.
Dalam sesi tanya jawab cepat, Bream mempertanyakan sikap Mamdani terhadap sejumlah gagasan yang tercantum dalam program DSA atau pernah dikemukakan pemimpin organisasi tersebut.
Ketika ditanya apakah Amerika Serikat harus menghapus perbatasan negara, Mamdani langsung menjawab tidak. Jawaban serupa diberikan saat Bream menanyakan gagasan menghapus Mahkamah Agung dan lembaga pemasyarakatan.
Bream kemudian mengajukan pertanyaan apakah perbedaan pandangan tersebut berpotensi membuat Mamdani dikeluarkan dari DSA. Politikus berusia 35 tahun itu kembali memberikan jawaban singkat: tidak.
Mamdani menjelaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lazim dalam gerakan sosialisme demokratik. Menurutnya, anggota DSA tidak harus memiliki pandangan seragam mengenai setiap persoalan politik untuk tetap memperjuangkan tujuan bersama.
"Ketika ada lebih dari seorang sosialis dalam satu ruangan, sering kali akan ditemukan perbedaan pendapat," ujar Mamdani dalam wawancara tersebut.
Ia kemudian menjelaskan bahwa persamaan mendasar anggota DSA terletak pada keyakinan mengenai martabat kelas pekerja dan perlunya memperluas makna demokrasi melampaui pemilihan umum.
Menurut Mamdani, demokrasi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan kerja dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prinsip itulah yang membuatnya tetap antusias menjadi anggota DSA sekaligus menjalankan pemerintahan di New York.
Menolak Penghapusan Senat dan Mahkamah Agung
Perbedaan paling mencolok muncul ketika Mamdani membahas rencana DSA untuk menghapus Senat Amerika Serikat, salah satu dari dua kamar Kongres yang selama ini memiliki kekuasaan penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan federal.
Program resmi DSA berjudul Workers Deserve More memang mengusulkan penghapusan Senat dan pembentukan sistem demokrasi multipartai dengan perwakilan yang lebih proporsional.
Organisasi tersebut juga mengusulkan perubahan mendasar terhadap struktur kepresidenan dan Mahkamah Agung. Dalam dokumen itu, DSA menginginkan lembaga eksekutif dan yudikatif yang dipilih melalui mekanisme baru serta berada dalam hubungan pertanggungjawaban terhadap Kongres.
Namun, Mamdani mempertanyakan relevansi penghapusan Senat setelah pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026.
Ia menilai hasil pemilu justru memperlihatkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam menghadapi krisis biaya hidup.
Menurut Mamdani, pemilih Amerika semakin tidak sabar menghadapi tingginya biaya perumahan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga. Karena itu, ia lebih menekankan perlunya kebijakan konkret dibandingkan perombakan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga pemerintahan federal.
Dalam wawancara tersebut, Mamdani menyinggung sejumlah kandidat Demokrat yang berkampanye dengan agenda ekonomi dan pelayanan publik, termasuk pendidikan prasekolah, perumahan terjangkau, serta pembatasan pembangunan pusat data.
Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi politik karena DSA memandang perubahan institusi negara sebagai bagian dari agenda jangka panjang, sedangkan Mamdani lebih menonjolkan kebijakan yang dapat dijalankan melalui pemerintahan yang ada.
Sikap Berbeda soal Polisi dan Penjara
Perbedaan Mamdani dengan DSA bukan pertama kali muncul dalam wawancara Fox News. Pada Agustus 2026, Mamdani juga secara terbuka mempertahankan keberadaan kepolisian dan lembaga pemasyarakatan, meskipun program nasional DSA menyerukan perubahan menuju penghapusan sistem kepolisian dan penjara.
Dalam wawancara program The Clay Cane Show yang diberitakan amNewYork pada 9 Agustus, Mamdani menyatakan bahwa kepolisian, penjara, dan rumah tahanan tetap memiliki peran dalam menjaga keselamatan sekaligus menegakkan keadilan.
Ia menjelaskan bahwa warga New York tidak seharusnya dipaksa memilih antara keselamatan publik dan keadilan. Pemerintah kota, menurutnya, berkewajiban menghadirkan keduanya.
Sementara itu, program nasional DSA mengusulkan demiliterisasi kepolisian, pembatasan kekuasaan serikat polisi, pengalihan anggaran menuju pelayanan publik, serta penghapusan sistem kepolisian dan penjara sebagai tujuan jangka panjang.
Perbedaan ini semakin terlihat dalam keputusan Mamdani mempertahankan Jessica Tisch sebagai Komisaris Kepolisian New York atau NYPD.
Pada Oktober 2026, sejumlah aktivis DSA mendesak pemecatan Tisch setelah muncul kontroversi mengenai penanganan penegakan hukum imigrasi dan tindakan kepolisian terhadap demonstran.
The Washington Post melaporkan pada 12 Oktober bahwa Mamdani menghadapi tekanan dari pendukung progresifnya untuk melakukan reformasi kepolisian yang lebih luas. Namun, ia tetap mempertahankan Tisch sembari memerintahkan peninjauan terhadap kebijakan penggunaan kekuatan oleh petugas NYPD.
Sehari kemudian, Mamdani menegaskan tidak memiliki rencana mengganti komisaris tersebut.
Menurut laporan Newsday pada 13 Oktober, Mamdani mempertahankan Tisch dengan alasan rekam jejaknya dalam pemberantasan korupsi internal dan penurunan angka kejahatan di New York.
Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan politik Mamdani dengan DSA tidak selalu menghasilkan kesamaan keputusan pemerintahan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan keamanan publik.