Pemerintah menyiapkan paket senilai sekitar Rp31,67 triliun menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 ().
Insentif tersebut mencakup diskon tiket transportasi, Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan pangan beras, hingga pembukaan rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu demi menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi selama libur akhir tahun.
Untuk transportasi, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi komersial sebesar 30 persen bagi 1,04 juta penumpang, diskon tarif dasar kapal Pelni sebesar 30 persen atau setara sekitar 27 persen dari harga tiket bagi 414.630 penumpang.
Kemudian, pembebasan 100 persen jasa kepelabuhanan penyeberangan atau setara sekitar 21 persen dari tarif terpadu.
Sementara itu, tiket pesawat domestik mendapat diskon sekitar 11-12 persen melalui kombinasi insentif pajak dan potongan biaya layanan, dengan target 3,75 juta penumpang.
Selain diskon transportasi, pemerintah menyiapkan BSU sebesar Rp900 ribu bagi sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun. Bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober-Desember 2026 juga diberikan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4 dengan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Pemerintah turut merencanakan pembukaan rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu bagi 25,16 juta penduduk dewasa, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp1,28 triliun dan masih dalam tahap pematangan.
Lantas, seberapa efektif stimulus tersebut mendorong permintaan dan belanja masyarakat?
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan mobilitas masyarakat selama Nataru dapat mencapai lebih dari 100 juta orang.
Menurutnya, periode tersebut merupakan salah satu momentum perjalanan terbesar setelah Lebaran. Karena itu, diskon transportasi berpotensi mendorong masyarakat bepergian untuk pulang kampung maupun berwisata.
"Momen (Nataru) ini adalah momen di mana masyarakat Indonesia melakukan perjalanan, bermobilitas dalam jangka menengah dan panjang, yang jumlahnya nomor dua paling banyak setelah momen Lebaran," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/11).
Faisal menilai insentif transportasi dapat membantu masyarakat yang selama ini menahan pengeluaran perjalanan akibat keterbatasan pendapatan.
Ia mengungkapkan daya beli kelas menengah, terutama dari sisi pendapatan yang bisa dibelanjakan atau disposable income, masih menghadapi tekanan.
"Sangat-sangat (warga) lebih price sensitive pada saat sekarang. Sehingga, ketika ada insentif yang menyasar pada kelompok yang biasa melakukan perjalanan pada momen-momen penting tersebut, nah ini tentu saja membantu," ujarnya.
Kendati demikian, Faisal mengingatkan efektivitas insentif bergantung pada besarnya potongan harga yang benar-benar diterima masyarakat.
Semakin besar penurunan tarif, semakin besar pula peluang masyarakat terdorong melakukan perjalanan. Namun, kelompok kelas menengah bawah dengan ruang belanja sangat terbatas mungkin tetap tidak mampu bepergian karena harus memprioritaskan kebutuhan pokok.
"Seberapa jauh kemudian akan efektif, ini juga bergantung pada price-nya sendiri. Jadi dampak terhadap penurunan price. Semakin besar tentunya semakin banyak yang terdorong untuk melakukan perjalanan," ujar Faisal.
Ia juga menilai besaran insentif transportasi yang secara total masih di bawah Rp1 triliun berpotensi membatasi luas dampaknya. Kendati demikian, stimulus tersebut dapat mengangkat aktivitas sektor transportasi, pariwisata, dan UMKM selama periode libur akhir tahun.
Ia meminta pemerintah memastikan operator transportasi benar-benar menerapkan potongan tarif sesuai insentif yang diberikan.
"Kalau memang 30 persen, pastikan juga bahwa operator dan pihak-pihak yang memberikan layanan perjalanan kepada masyarakat, baik di udara, laut maupun darat, betul-betul memangkas harga sesuai dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai paket stimulus akhir tahun dapat membantu menjaga konsumsi, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil.
Nilai paket sekitar Rp31,67 triliun hanya setara dengan 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahunan. Selain itu, tidak seluruh anggaran tersebut akan menjadi tambahan konsumsi baru.
Menurut Yusuf, sebagian bantuan beras hanya menggantikan pengeluaran rumah tangga yang memang sudah direncanakan. Sebagian penerima BSU juga berpotensi menggunakan bantuan untuk menabung atau membayar utang.
Sementara itu, diskon transportasi bisa dinikmati oleh masyarakat yang sejak awal memang sudah berencana bepergian.
"Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, tambahan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV saya perkirakan sekitar 0,1 hingga 0,2 poin persentase," ujar Yusuf.
Ia menilai paket stimulus tersebut lebih berfungsi sebagai bantalan agar konsumsi kelompok bawah tidak melemah lebih dalam.
Penggerak utama pertumbuhan pada akhir tahun tetap berasal dari belanja pemerintah dan peningkatan aktivitas ekonomi selama periode Nataru.
Dari sisi sasaran, Yusuf menilai bantuan beras cukup efektif menjangkau kelompok miskin dan rentan, terutama ketika harga pangan masih bergejolak. BSU juga relevan untuk pekerja formal berpendapatan rendah.
Namun, program tersebut belum menjangkau seluruh kelompok rentan karena pekerja informal tidak termasuk dalam sasaran BSU.
Ia mencatat jumlah pekerja informal mencapai 85,73 juta orang atau 57,93 persen dari seluruh pekerja. Kelompok calon kelas menengah yang berada di atas desil 4 dan bekerja di sektor informal juga dinilai hampir tidak tersentuh stimulus.
Di sisi lain, diskon transportasi cenderung lebih banyak dinikmati masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bepergian.
"Secara keseluruhan, paket ini cukup membantu menahan pelemahan daya beli kelompok miskin, tetapi belum memadai untuk menopang kelas menengah bawah yang saat ini menghadapi tekanan paling besar," ucap dia.
Yusuf juga menyoroti program pembukaan rekening gratis dengan saldo awal Rp50 ribu. Menurutnya, nominal tersebut terlalu kecil untuk memberikan dorongan berarti terhadap konsumsi. Program itu lebih tepat dipandang sebagai upaya membangun infrastruktur penyaluran bantuan sosial secara digital.
Efektivitas stimulus juga bergantung pada kecepatan penyaluran dan ketepatan data penerima. BSU yang baru disalurkan pada November dan Desember serta program rekening gratis yang masih dimatangkan berisiko kehilangan momentum konsumsi akhir tahun jika pelaksanaannya terlambat.
Sementara itu, bantuan beras yang bersumber dari stok Perum Bulog tak menghasilkan perputaran uang di tingkat pedagang lokal sebesar bantuan tunai.
Oleh karena itu, Yusuf menilai stimulus sementara perlu diikuti kebijakan yang lebih luas untuk menjangkau pekerja informal, termasuk melalui penguatan bantuan langsung tunai (BLT) Desa atau skema bantuan berbasis data pekerja ojek daring dan pelaku usaha mikro.
"Stimulus dapat mencegah masyarakat jatuh lebih dalam, tetapi perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan tetap bergantung pada tersedianya pekerjaan dengan penghasilan yang stabil dan layak," jelas Yusuf.