Menteri Keuangan (Menkeu) menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara () bukan berarti negara rugi atau tekor.
Menurutnya, APBN memang sejak awal dirancang dalam posisi defisit untuk membiayai belanja bagi masyarakat.
"APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11).
Suahasil mengatakan istilah APBN tekor kerap digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja. Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut memang menjadi bagian dari rancangan anggaran negara.
"Kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi. APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," imbuhnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit APBN mencapai Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun hingga akhir Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 83 persen dari target pendapatan sepanjang tahun dan tumbuh 23,9 persen secara tahunan.
Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari pagu anggaran. Realisasi belanja tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Memasuki November dan Desember, Suahasil memperkirakan belanja negara akan semakin dipercepat seiring penyelesaian kontrak sejumlah kementerian dan lembaga (K/L).
Percepatan belanja pada akhir tahun tersebut diperkirakan turut menggeser posisi keseimbangan primer APBN yang hingga Oktober masih berada di level positif.