Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan saat ini tidak memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Hal ini disampaikan Suahasil untuk menanggapi pertanyaan dari salah satu siswi di sela program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (9/11/2026).
Mulanya, seorang siswi bertanya mengenai rumor bahwa Indonesia akan kembali menggunakan sistem konversi uang lama seperti Rp1 kepada Bendahara Negara. Suahasil menegaskan tidak ada rencana tersebut. Dia menggarisbawahi kebijakan memangkas tiga digit nol di rupiah harus melalui undang-undang. Namun, hingga saat ini tidak ada pembicaraan mengenai undang-undang untuk melakukan redenominasi tersebut.
"Namun saat ini kita tidak memiliki rencana, karena kalau mau dilakukan itu dalam bentuk undang-undang, tidak ada undang-undang mengenai redenominasi. Tidak ada undang-undang itu sedang dibicarakan," ujar Suahasil di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Suahasil menggarisbawahi kebijakan ini sempat terjadi pada periode 1960-an. Kala itu, uang Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Namun, saat ini pemerintah tidak menjalankan pemotongan uang.
Di sisi lain, Suahasil mengatakan karena rupiah memiliki banyak nol, maka memang selalu ada pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat untuk bisa dikurangi. Menurutnya, hal ini sebatas pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
"Kalau buat saya ya (pemikiran itu) dipersilakan saja sebagai aspirasi dan diskusi," ujarnya.
Wacana ini sebenarnya sempat menjadi perbincangan pada 2025. Kala itu, Menteri Keuangan 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam beleid itu, Purbaya memang hanya sebatas menargetkan penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.
"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," dikutip dari PMK 70/2025.
Saat dikonfirmasi, Purbaya memastikan kebijakan redenominasi atau pemangkasan tiga digital nol di rupiah belum akan terealisasi dalam waktu dekat, termasuk pada 2026.
Ia mengatakan, ini karena kebijakan itu sepenuhnya ada di tangan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, meskipun telah menjadi bagian dari rencana strategisnya untuk menuntaskan landasan hukum redenominasi pada 2026-2027.
"Itu kebijakan bank sentral. Nanti dia akan nerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya. Tapi enggak sekarang, enggak tahun depan, dan saya enggak tahu, bukan Kemenkeu tapi bank sentral," tegas Purbaya saat ditemui wartawan di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, sebagaimana dikutip Selasa (11/11/2025).
[Gambas:Video CNBC]