Ekonomi

Suahasil Ungkap Cara Kemenkeu Muluskan Transisi Pemerintahan Prabowo

Suahasil Ungkap Cara Kemenkeu Muluskan Transisi Pemerintahan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto pada 2024 berjalan lancar. Salah satu kunci keberhasilan transisi tersebut adalah persiapan yang dilakukan jauh sebelum pelantikan presiden pada Oktober 2024.

Suahasil mengatakan, proses transisi sudah dimulai sejak Agustus 2024, termasuk persiapan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut memungkinkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat langsung dijalankan secara bertahap setelah pemerintahan Prabowo resmi terbentuk.

"Transisi pemerintahan dilakukan sejak yang lalu. BGN Agustus 2024, dan itu membuat MBG bisa langsung dikerjakan dengan full speed secara bertahap," ungkap Suahasil dalam paparannya di Financial Forum 2026, di BEI, Jakarta Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, proses transisi juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), gugus tugas sinkronisasi dibentuk untuk memastikan proses peralihan berjalan baik. Proses tersebut turut melibatkan jajaran wakil menteri keuangan, termasuk Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu.

Suahasil menilai proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus dan sehat.

Setelah Kabinet Merah Putih dilantik pada Oktober 2024, Kemenkeu juga memiliki tugas memastikan seluruh proses peralihan organisasi pemerintahan berjalan tanpa mengganggu operasional kementerian dan lembaga.

Dia menuturkan, pembentukan lembaga baru maupun perubahan struktur kementerian biasanya menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait organisasi, anggaran, hingga pembayaran gaji pegawai.

"Kalau ada transisi atau pembentukan lembaga baru 20 tahun lalu, waduh susah. Gaji siapa yang bayar? Ini belum terbentuk organisasi, gaji belum bayar," ujarnya.

Namun, menurut Suahasil, pengalaman transisi pemerintahan pada 2024 menunjukkan proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kemenkeu bahkan melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian yang mengalami perubahan struktur untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan jelas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 untuk mendukung kelancaran proses transisi.

"Kalau ada perubahan kementerian, kami mengunjungi untuk melihat apa yang di-handle. Kita keluarkan PMK 90 untuk transisi smooth," jelasnya.

Suahasil mengatakan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan dalam dua bulan terakhir 2024. Kemenkeu memastikan perubahan organisasi dan administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Dia juga menyebut pengelolaan proses transisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara. Hal ini turut tercermin dari keberhasilan pemerintah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan.

[Gambas:Video CNBC]