YOGYAKARTA -- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026). Sultan tidak menemui demonstran dari balik gerbang ataupun melalui perwakilan pemerintah, tapi Raja Keraton Yogyakarta itu justru duduk lesehan dan bersila di hadapan massa aksi untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
Didampingi Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, Sultan membuka dialog terbuka dengan perwakilan demonstran. Sementara itu, massa aksi lainnya menyimak jalannya pertemuan dari sekitar lokasi.
Pantauan Republika di lokasi, pertemuan tersebut berlangsung cukup dinamis. Para demonstran secara bergantian menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah hingga persoalan sosial dan ekonomi yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
Ada lima tuntutan utama yang disampaikan Aliansi Jogja Memanggil kepada Sultan. Pertama, mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaga Warga yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Kedua, mencabut aturan pelarangan aksi demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi. Ketiga, menetapkan upah buruh di DIY sesuai komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Selanjutnya, massa mendesak pemerintah segera menindaklanjuti persoalan pembangunan Stadion Mandala Krida serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online (ojol). "Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan," ujar perwakilan massa aksi Aliansi Jogja Memanggil, Agof, Selasa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sultan memberikan penjelasan satu per satu. Terkait Pergub Jaga Warga, Sultan menyatakan pemerintah daerah terbuka untuk mempertimbangkan kembali aturan tersebut dengan menyesuaikan kondisi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat, bukan untuk membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat. "Jaga Warga itu menghadapi masalah itu tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi di masyarakat itu ada masalah narkoba, masalah kenakalan-kenakalan yang ada, dan sebagainya," ujarnya.
Meski demikian, Sultan tidak menutup kemungkinan melakukan peninjauan apabila aturan tersebut justru menghambat perkembangan demokrasi di Yogyakarta. "Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," katanya.
Terkait aturan pelarangan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, Sultan menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud menghalangi mahasiswa maupun kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia mempersilakan masyarakat menggunakan ruang demokrasi yang tersedia. Namun, Sultan mengingatkan agar penyampaian pendapat tidak disertai tindakan kekerasan.
"Kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silakan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja," katanya.
Dalam dialog tersebut, persoalan kriminalisasi juga menjadi sorotan. Perwakilan pengemudi ojol menyampaikan pengaduan terkait konflik dengan pihak aplikator Maxim yang berujung pada laporan ke Polda Sleman.
Mereka mengaku telah dua kali melakukan audiensi dengan pihak perusahaan, tetapi belum menemukan titik temu. Setelah kembali menggelar aksi pada tanggal 23, sejumlah pengemudi ojol justru dilaporkan oleh manajemen Maxim ke Polda Sleman pada tanggal 24.
Menanggapi persoalan itu, Sultan menyatakan aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Namun, ia meminta agar seluruh persoalan disampaikan secara tertulis dengan argumentasi yang jelas.
"Jangan lisan, ya, tertulis, argumentasinya apa, supaya itu jadi alat kami untuk kami bisa berjejaring dengan pemerintah pusat," ujarnya.