Pemulihan wilayah terdampak di Aceh,(Sumut), dan (Sumbar) belum sepenuhnya rampung.
Sejumlah pasar, lahan pertanian, hingga infrastruktur masih dalam proses perbaikan hampir setahun setelah bencana melanda tiga provinsi tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan bencana di Sumatra. Dari 210 pasar yang terdampak, sebanyak 198 pasar atau sekitar 94 persen telah kembali beroperasi.
Dengan demikian, masih ada 12 pasar yang belum beroperasi dan seluruhnya berada di Aceh.
Di Aceh, dari 127 pasar terdampak, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sementara itu, seluruh 57 pasar terdampak di Sumatera Utara dan 26 pasar di Sumatera Barat telah beroperasi kembali.
"Jadi PR (pekerjaan rumah) masih 12 (pasar) di Aceh. Ini kita minta Menteri Perdagangan (Budi Santoso) dibantu oleh Bapak Menteri PU (Dody Hanggodo) untuk membantu masalah pasar ini," kata Tito dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Pemulihan juga masih berlangsung pada sektor pertanian. Berdasarkan data yang dipaparkan Tito, total lahan pertanian terdampak mencapai 52.592 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35.088 hektare atau 66,7 persen telah selesai dipulihkan hingga 9 November 2026.
Artinya, masih terdapat sekitar 17.504 hektare lahan pertanian yang belum tuntas dipulihkan.
Dalam rincian per provinsi, Aceh menjadi wilayah dengan lahan pertanian terdampak paling luas, yakni 31.464 hektare. Dari jumlah tersebut, lebih dari 23 ribu hektare atau sekitar 76 persen telah selesai direkonstruksi.
"Yang masih perlu kerja keras adalah yang rusak berat. Artinya yang timbunannya tinggi sekali, ada yang sampai 2 meter, saya lihat langsung," ujar Tito.
Tito mengatakan pemerintah masih perlu menentukan penanganan lahan yang mengalami kerusakan berat, termasuk apakah lahan tersebut akan dikembalikan menjadi sawah atau dialihkan untuk komoditas lain.
"Tapi beberapa tempat yang saya datangi, bahkan sudah menanam jagung, ada menanam bawang," katanya.
Di Sumut, dari 7.336 hektare lahan pertanian terdampak, hampir 99 persen telah dipulihkan. Sementara itu, pemulihan lahan pertanian di Sumbar telah mencapai 100 persen dari total 3.902 hektare yang terdampak.
Selain pasar dan lahan pertanian, pemulihan juga menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tingkat pemulihan UMKM di Aceh tercatat mencapai 88,89 persen, Sumatera Utara 94,74 persen, dan Sumatera Barat 100 persen.
Tito menyebut pemulihan UMKM dilakukan dengan dukungan Kementerian UMKM. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk membantu pelaku usaha memperbaiki kegiatan ekonominya.
"Ini upaya-upaya untuk memperbaiki lebih baik lagi, dengan ada anggaran yang sudah turun ke Kementerian UMKM, yang mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara kita pelaku UMKM akan lebih baik lagi," ujarnya.
Di sektor perumahan, Tito menyebut sebanyak 278.567 rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Kerusakan terdiri dari kategori ringan, sedang, berat, hingga rumah yang hanyut.
Pemerintah menyalurkan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.
Sementara itu, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan stimulan ekonomi dengan total lebih dari Rp3 triliun.
Untuk hunian sementara (huntara), pembangunan telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit. Namun, masih ada warga yang tinggal di gedung masyarakat maupun gedung pemerintah, salah satunya di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Pemerintah juga menyediakan dana tunggu hunian bagi warga yang belum menempati huntara dan memilih tinggal bersama keluarga. Jumlah penerima dana tunggu hunian di tiga provinsi tercatat sebanyak 26.761.
Adapun kebutuhan hunian tetap (huntap) mencapai 57.027 unit. Pembangunan dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula atau insitu, relokasi atau eksitu, hingga pembangunan komunal.
Sebanyak 9.123 unit masuk dalam skema insitu. Sementara itu, 10.660 keluarga meminta membangun rumah secara mandiri di lokasi yang mereka pilih, dengan bantuan Rp70 juta dalam dua tahap dari BNPB.
Pembangunan huntap secara komunal oleh Kementerian Pekerjaan Umum mencakup 16.906 unit. Tito berharap sekitar 7.000 unit dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.
"Tahun ini lebih kurang 7.000-an. Sampai dengan Desember mudah-mudahan selesai. Kalau enggak Desember, paling lambat Januari," ujarnya.
Tito juga menyampaikan pembangunan huntap melalui skema gotong royong yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi. Total bantuan yang disiapkan mencapai 2.603 unit, dengan rincian 804 unit di Sumatra Utara, 788 unit di Aceh, dan 39 unit di Sumatra Barat.
Sementara itu, kerusakan infrastruktur mencakup 1.183 jembatan dan 2.485 titik jalan. Pemerintah juga mencatat 137 ruas sungai terdampak sedimentasi dan kerusakan, serta 38 muara mengalami sedimentasi yang menghambat aliran air.
Pembersihan material kayu yang menutup aliran sungai telah mencapai 99 persen di Sumatera Barat dan sekitar 90 persen di Sumatera Utara. Adapun di Aceh, progresnya baru sekitar 70 persen.
"Di Aceh, itu 70 persen, masih ada 30 persen lagi, terutama di daerah Aceh Utara, di Langkahan, kemudian di Longkop di Aceh Timur. Itu masih ada tumpukan-tumpukan kayu," ujar Tito.
Proses pemulihan di tiga provinsi tersebut juga menghadapi tantangan berupa bencana susulan. Tito mencatat terdapat 41 kejadian banjir susulan sepanjang April hingga Oktober 2026, terdiri dari 18 kejadian di Aceh, delapan di Sumatra Utara, dan 15 di Sumatra Barat.
Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 53 kabupaten dan kota.
Sementara itu, banjir susulan dilaporkan kembali menerjang sedikitnya 13 kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Kota Padang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Aceh Utara.
Banjir susulan membuat sejumlah pekerjaan pemulihan harus dilakukan kembali. Infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali rusak atau tersapu arus, sedangkan lumpur kembali menumpuk di lokasi yang sebelumnya telah dibersihkan.
"Sehingga jembatan yang sudah diperbaiki, terbawa arus lagi. Yang sudah dibersihkan lumpur, masuk lagi lumpur," ujar Tito.
Untuk mempercepat penanganan, Tito mengatakan telah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak. Melalui surat tersebut, pemerintah daerah diperbolehkan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas.
Menurut Tito, penetapan status tanggap darurat diperlukan agar penggunaan anggaran dan proses pengadaan untuk penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat.
"Manfaatnya apa? Supaya dalam masa tanggap darurat ini, mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat. Dan kemudian bisa menunjuk langsung, tidak perlu melalui proses lelang," ujar Tito.