Wakil Ketua , Tamsil Linrung menegaskan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen dalam merespons perubahan iklim. Yang dibutuhkan adalah justru perubahan mendasar di level implementasi, bagaimana cara komitmen itu dijalankan sampai ke tingkat daerah.
Pesan tersebut disampaikan Tamsil dalam pidato kunci bertajuk "From Commitments to Communities" pada 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11).
Tamsil tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, bertema "From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines". Ia menyampaikan pidato mewakili Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin yang kembali lebih awal ke Indonesia karena dinamika politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .
"Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan," ujar Tamsil.
Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi komitmen dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan. Tamsil menilai, benturan kepentingan antarnegara membuat berbagai COP belum menuntaskan persoalan perubahan iklim, meski COP30 di Brasil telah menghasilkan peta jalan untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil.
Tamsil mengajukan gagasan "The Next Mile of Climate Democracy" sebagai mata rantai yang menghubungkan keputusan global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah. Menurutnya, daerahlah yang paling merasakan dampak perubahan iklim, tempat solusi lahir, dan tempat investasi global harus memberi manfaat langsung.
"Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek," tegasnya.
Tamsil mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan justru menanggung beban terberat. Tamsil mencontohkan bagaimana petani menghadapi musim yang sulit diprediksi, nelayan berjuang menghadapi perubahan kondisi laut, dan warga pesisir serta pulau kecil terancam kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan. Karena itu, keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari janji, tetapi dari kerja sama nyata antarnegara.
Tamsil juga menekankan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan daerah. Daerah membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon benar-benar menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, Green Democracy mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang kerap mendorong ketergantungan pada modal dari eksploitasi sumber daya alam. Untuk menerjemahkan konsep tersebut, DPD RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang ke dalam Program Legislasi Nasional. Sebanyak 21 di antaranya terkait ekologi dan ekonomi hijau, yang disebut sebagai Green Legislation.
Rancangan tersebut mencakup pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, daerah perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat. DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat ke dalam penyusunan rancangan undang-undang.
Tamsil memaparkan, hingga 2024 deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, dengan kawasan berhutan seluas 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1 persen dari total daratan. Indonesia, katanya, juga menjalankan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia.
"Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan," ujarnya.
Menurut Tamsil, pelaksanaan aksi iklim di daerah belum memuaskan karena banyak komitmen pembiayaan internasional belum terealisasi. Di sisi lain, pelaku domestik masih menghadapi kendala teknis dalam pasar karbon, mulai dari ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan kapasitas profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.
Atas dasar itu, DPD RI menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat kemitraan global.
Yaitu mengenai pentingnya tata kelola iklim multilevel. Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, mencakup pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil.
Usulan kedua DPD yaitu pentingnya disiapkan fasilitas proyek tingkat subnasional. Lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diundang memberi dukungan teknis untuk studi kelayakan, infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya MRV (Measurement, Reporting, and Verification), agar proyek di provinsi berkapasitas fiskal terbatas tetap layak secara ekonomi.
DPD juga memandang urgensi pembagian manfaat yang berkeadilan, di mana setiap transaksi karbon harus menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.
Mengingat lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil menyatakan DPD RI siap mengambil peran utama membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, hingga di luar kawasan tersebut. Koalisi ini diarahkan mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan mitra pendanaan global, dan memastikan tindak lanjut pasca-COP31 dievaluasi secara berkala. Di akhir pidato, Tamsil mengajak seluruh negara peserta COP31 bergabung dengan Indonesia mewujudkan Green Actions.
"Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir," tutup Tamsil.
(jal)