Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad meminta pemerintah mempercepat penyusunan aturan turunan terkait transportasi online setelah menerima keluhan pengemudi mengenai tarif yang tidak mengalami kenaikan selama empat tahun.
Dasco mengatakan, persoalan tarif menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan perwakilan pengemudi transportasi online roda dua dan roda empat saat beraudiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Antara lain tarif yang sudah 4 tahun tidak naik, lalu kemudian pengaturan roda dua dan empat yang terkendala regulasi karena roda empat itu adanya di pemerintah daerah,” kata Dasco seusai audiensi.
Selain tarif, pengemudi juga mengeluhkan pengaturan biaya pengantaran makanan dan barang yang berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bukan Kementerian Perhubungan.
Dasco bahkan sempat menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk mengoordinasikan tindak lanjut aspirasi tersebut.
“Oh, tadi soal koordinasi masalah tarif barang dan makanan. Karena tarif barang dan makanan itu ternyata diatur bukan di Kementerian Perhubungan, tetapi di Kementerian Komdigi,” ujarnya.
Menurut Dasco, DPR akan meminta pemerintah mempercepat penerbitan peraturan pelaksana. Di sisi lain, pembahasan regulasi transportasi online di DPR juga perlu diselaraskan agar tidak saling bertentangan.
“Ya, PP turunan nanti kita akan minta segera dipercepat, tetapi kemudian ini juga kita akan coba sinkronkan di dalam undang-undang, dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih,” katanya.
Dua Regulasi
Dua regulasi yang dimaksud berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) yang dibahas Komisi V DPR serta RUU Transportasi Online yang akan dibahas Badan Legislasi (Baleg).
Dasco menyebut pimpinan DPR telah berkoordinasi dengan kedua alat kelengkapan dewan tersebut untuk menyelaraskan pembahasan.
DPR juga akan menyampaikan aspirasi pengemudi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aturan.
“Kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi tersebut atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait,” jelasnya.
Ia berharap kedua regulasi nantinya tidak mengatur hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi untuk kepentingan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut audiensi, Dasco memastikan perwakilan pengemudi akan dipertemukan dengan kementerian terkait pada pekan depan.
“Nah, dari situ kami sudah kemudian berdiskusi, lalu kemudian saya sudah minta kepada kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Dan tadi sudah tersambung, dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR,” pungkasnya.