Nasional

Tergiur Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab, Warga Cirebon Jadi Korban TPPO Ilegal

Tergiur Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab, Warga Cirebon Jadi Korban TPPO Ilegal

CIREBON – Polresta Cirebon mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Uni Emirat Arab (UEA). Korban dijanjikan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji minimal Rp 6 juta per bulan. Namun kenyataannya, korban tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan dan justru mengalami kerugian hingga Rp 20 juta untuk biaya kepulangan.

Polisi telah menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Sedangkan korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama menjelaskan, kasus itu bermula pada Juli 2026, ketika tersangka menawarkan kepada korban pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab.

“Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, korban akan langsung ditempatkan bekerja setelah tiba di negara tujuan, serta memperoleh gaji minimal Rp 6 juta per bulan,” ujar Imara, Jumat (20/11/2026).

Untuk keperluan pemberangkatan itu, tersangka meminta korban menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk diproses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke penampungan di wilayah Bekasi.

Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura. Namun, sesampainya di negara tujuan, korban tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan.

Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Korban kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp 20 juta. Keluarga korban akhirnya membayar biaya tersebut hingga korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Kasus itu kemudian ditangani polisi. Dalam proses penyidikan, tersangka diketahui telah mengetahui proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban sebagai pekerja migran tersebut dilakukan secara ilegal, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab. “Meski demikian, tersangka tetap menjalankan perekrutan tersebut karena memperoleh keuntungan sebesar Rp 4 juta,” jelasnya.