Nasional

Tes bebas narkoba jadi prasyarat bakal calon kades di Sumenep

Tes bebas narkoba jadi prasyarat bakal calon kades di Sumenep

Sumenep (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadikan hasil tes bebas narkoba sebagai prasyarat bagi warga yang hendak mendaftar sebagai bakal calon kepada desa di wilayah itu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Achmad Dzulkarnain di Sumenep, Selasa, mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya cegah dini penyalahgunaan narkoba bagi aparat desa.

"Gagasan cegah dini penyalahgunaan narkoba bagi para calon kepala desa ini timbul, setelah aparat kepolisian menangkap dua oknum kepada desa yang terlibat kasus narkoba," kata Dzulkarnain.

Sebelumnya, tim narkoba Polresta Sumenep menangkap dua oknum kepala desa, yakni Kepala Desa (Kades) Bringsang, Kecamatan Giligenting dan Kepala Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten karena diketahui terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Kedua oknum kades ini ditangkap polisi dalam sebuah penggerebekan pesta narkoba dan hasil tes urine yang dilakukan petugas keduanya terbukti mengonsumsi obat terlarang itu.

"Atas dasar itu maka kami melakukan upaya pencegahan dini. Di antaranya, warga yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepada desa harus melampirkan hasil tes bebas narkoba," katanya.

Pemkab Sumenep, sambung dia, juga telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep terkait rencana tersebut, termasuk dengan jajaran Polresta Sumenep.

"BNNK dan Polresta Sumenep sangat mendukung hal ini, karena kebijakan ini dinilai sebagai langkah efektif dalam berupaya menekan penyalahgunaan narkoba," katanya.

Kepala DPMD Sumenep Achmad Dzulkarnain lebih lanjut menjelaskan, sesuai kesepakatan, pemberlakuan tes bebas narkoba sebagai prasyarat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa itu, akan diberlakukan mulai pilkades serentak 2027.

"Saat ini, ketentuan mengenai prasyarat ini sudah kami sampaikan kepada para kepala desa di Kabupaten Sumenep," katanya.

Selain mendapatkan dukungan dari BNNK dan Polresta Sumenep, kebijakan tersebut juga mendapatkan dukungan dari para tokoh agama, organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta organisasi kemahasiswaan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep.