Gubernur DKI Pramono Anung menyebut dirinya sudah berinisiatif untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat hingga pimpinan DPR dan MPR soal pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.
"Untuk tiang monorel, sebenarnya saya sudah berinisiatif berkomunikasi dengan pimpinan DPR maupun pimpinan MPR," ujar Pramono di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Pramono pun menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu kepastian dari pimpinan lembaga, baik itu DPR maupun MPR. Sementara itu, ia juga menegaskan kesanggupan Pemerintah DKI Jakarta jika diminta untuk menangani persoalan tersebut.
"Kalau kemudian secara kelembagaan Jakarta diminta untuk segera membersihkan monorel tersebut, Jakarta sanggup dan bersedia karena itu merupakan bagian untuk memperindah Jakarta sendiri," terangnya.
Dalam upaya menangani persoalan tiang monorel di Senayan, Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan DPR RI dan Kemensetneg agar penataan tiang monorel di Senayan dapat segera direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing," ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim melalui siaran pers, Jumat (13/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga sebelumnya telah menyatakan bahwa kawasan Senayan berada dalam kewenangan Kemensetneg.
Saat itu, Kemensetneg disebut masih melakukan evaluasi untuk menentukan langkah penanganan yang paling tepat, termasuk kemungkinan pembongkaran atau alternatif penataan lainnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta pernah menangani persoalan tiang monorel mangkrak, yakni di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan. Proses pembongkaran dan revitalisasi tiang-tiang monorel di jalan tersebut dimulai pada Januari 2026 dan diresmikan hasilnya pada 21 Juni 2026.